31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

1.200 Karyawan Simoplas Tolak Pesangon Rp 15 M

SEMARANG – Nasib 1.200 karyawan PT Simoplas Semarang yang dirumahkan sejak September 2015 silam, hingga saat ini tidak jelas. Hasil mediasi antara pihak manajemen PT Simoplas, perwakilan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang, tidak membuahkan hasil. Hak-hak para karyawan, baik tunggakan gaji maupun pesangon tidak dibayarkan alias nihil.

Tercatat, manajemen PT Simoplas memiliki tanggungan utang gaji untuk masing-masing karyawan senilai Rp 14,7 juta. Dalam masalah ini, perusahaan tidak berani mengeluarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi. Sebab, jika dikeluarkan PHK, maka akan menanggung beban hak pesangon sebanyak 1.200 karyawan tersebut. Hal itu membuat para karyawan terkatung-katung karena statusnya tidak jelas. Mereka bukan di-PHK, tetapi dirumahkan. Selama dirumahkan, pihak perusahaan juga menjanjikan karyawan tetap diberikan gaji sebesar 69 persen dari Upah Minimum Kota (UMK).

Tak hanya itu, hak pesangon karyawan juga belum terbayarkan sepeser pun. Selain itu, Tunjangan Hari Raya (THR) hanya dibayar separo. Parahnya lagi, hak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa digunakan oleh karyawan. Padahal gaji karyawan sebelumnya telah dipotong untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Para karyawan menduga kuat bahwa pihak manajemen perusahaan tidak membayarkannya kepada BPJS. ”Telah berkali-kali kami minta kejelasan, tapi sejak April 2016 hingga sekarang tidak terbayarkan,” kata salah satu karyawan, Sukarjan, 66, yang turut menggeruduk bersama ratusan karyawan di kantor Disnakertrans Kota Semarang di Jalan Kimangunsarkoro Semarang, Kamis (23/2).

Dijelaskan Sukarjan, para karyawan dirumahkan sejak September 2015. Saat itu pihak manajemen perusahaan berjanji masih akan tetap memberi gaji sebesar 69 persen dari gaji UMK setiap bulan. Tetapi gaji 69 persen itu hanya berjalan selama 7 bulan. ”Sejak April 2016 hingga sekarang, kami tidak menerima gaji sepeser pun,” ujar warga Jalan Borobudur XII RT 10 RW 12 Kelurahan Kembangarum, Semarang Barat yang telah bekerja sejak 37 tahun silam ini.

Kalau gaji saja belum, lanjutnya, maka otomatis pesangon pun sama sekali belum terbayarkan. ”Status kami tidak jelas, kalau di-PHK ya di-PHK saja, kemudian diberi uang pesangon dan semua hak-hak lainnya diberikan. Tapi dalam masalah ini tidak ada kejelasan,” keluhnya.

Karyawan lain, Kasmi, 40, mengaku akan terus melakukan demo selama hak-hak tersebut belum dibayarkan. Selama bertahun-tahun dirumahkan, ia mengaku tidak memiliki pekerjaan lain. ”Jika keluarga sakit, kami juga tidak bisa berobat menggunakan BPJS karena diblokir. Padahal gaji sebelumnya sudah dipotong untuk membayar iuran BPJS. Kartu BPJS diblokir karena tidak dibayar oleh perusahaan,” ujar warga Jalan Sriyatno RT 4 RW 4, Ngaliyan ini.
Sebetulnya, kata Kasmi, PT Simoplas sampai sekarang masih aktif dan beroperasi. Ada sebagian karyawan yang tetap dipekerjakan, yakni kelompok RG2 sebanyak 630 karyawan. Sedangkan yang dirumahkan adalah kelompok RG1, RG3, dan RG4. ”Janjinya akan dibayar, kami diminta sabar menunggu entah sampai kapan,” katanya.

Susilo, 38, karyawan lain, mengatakan, sebetulnya pihak perusahaan kooperatif menerima semua keluhan dan protes dari karyawan. Namun hasil penyelesaiannya sejauh ini masih nihil. ”Rapat-rapat selalu dilakukan antara karyawan dan perusahaan. Tapi untuk hasilnya belum ada,” ujarnya.

Dia berharap, mediasi antara pihak manajemen PT Simoplas, perwakilan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan difasilitasi oleh Disnakertrans Kota Semarang, bisa menemukan solusi. Tetapi hasilnya tetap saja buntu. Dalam audiensi tersebut juga dihadiri oleh pemegang saham perusahaan, Markus Wijaya, Winoto Basuki dan Robert Gunadi.

”Kalau hari ini (kemarin) tidak terselesaikan, kami akan terus lanjut memperjuangkan hak kami. Targetnya, Lebaran harus selesai. Jangan seperti Lebaran kemarin kami menangis melihat anak-anak yang tidak bisa beli baju Lebaran,” keluhnya.

Dijelaskannya, ada 1.900 karyawan operasional, dan karyawan bagian manajemen perusahaan, jika ditotal semuanya hampir 2.000 karyawan. Sebanyak 630 karyawan dipekerjakan kembali. ”Utang gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan, per karyawan Rp 14,7 juta. Bahkan saat ini ada 18 karyawan sudah meninggal, tapi hak-haknya belum dibayar,” ungkapnya sembari menjelaskan PT Simoplas berdiri sejak 1978.

Ketua Perwakilan Pekerja PT Simoplas Grup Semarang, Ahmad Zainudin, mengatakan, hasil mediasi yang difasilitasi oleh Disnakertrans belum juga membuahkan hasil. ”Upah sejak tahun 2015 belum dibayarkan, BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan, bahkan menjadi persoalan pelik,” katanya.

Dikatakannya, mediasi berjalan alot. Pihak manajemen menawarkan akan mem-PHK sebanyak 1.200 pekerja yang dirumahkan selama ini mulai 1 Maret 2017 mendatang. Kompensasinya Rp 15 miliar dibagi rata. ”Sontak, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pekerja. Pekerja minta uang itu dipakai dulu untuk membayar utang gaji yang selama ini menunggak,” ujarnya.

Aksi kemarin dimulai pukul 07.00 pagi di halaman kantor PT Simoplas Jalan Randugarut Km 12,9 yang dilanjutkan menuju depan RRI Semarang. Di tengah-tengah aksi, para karyawan pria bertelanjang dada menuju kantor Disnakertrans Jalan Kimangunsarkoro. Aksi telanjang dada dimaksudkan sebagai peringatan bahwa manajemen harus lebih serius menyelesaikan persoalan ini.

”Jangan sampai seperti Lebaran kemarin. Kami pekerja tidak bisa merayakannya sebagaimana masyarakat lain. Karena upah dan THR tidak dibayarkan. Lebaran nanti, kami ingin bisa beli baju. Kami beri deadline sebelum Lebaran harus selesai,” desaknya. (amu/mg29/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here