31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Eksekutif ’Cuci Tangan’

UNGARAN – Setelah kasus penjiplakan Raperda Penanggulangan Kemiskinan terkuak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Senin (20/2) lalu, pihak eksekutif saat ini seakan ingin cuci tangan. Mereka saling lempar kesalahan.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Semarang, Yusuf Ismail, seolah enggan disalahkan terkait persoalan tersebut. Padahal BP3D sendiri merupakan leading sector munculnya draf raperda copy paste (copas) tersebut.

”Bukannya saya mau cuci tangan, namun itu memang semuanya berjalan tidak sesuai prosedur,” ujar Yusuf kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (23/2).

Dikatakannya, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan draf raperda tersebut juga belum jelas. Sebab, permintaan draf raperda dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang tidak melalui nota dinas. Hanya masing-masing staf bagian menghubungi melalui sambungan telepon.

”Saya malah tidak tahu kalau diminta legal drafting-nya. Jadi, Kasubid di Bagian Hukum langsung berhubungan dengan Kabid BP3D,” katanya.

Dijelaskannya, kebenaran tersebutlah yang akan ia gunakan sebagai acuan apabila ada pihak yang ingin bertanya kepadanya terkait kasus yang sampai menjadi pemberitaan nasional ini. Meski begitu, pihaknya tidak akan memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan kesalahan tersebut.

”Realita yang terjadi memang seperti itu. Sanksi bagi bawahan, bukan saya yang memberikan, namun langsung Pak Bupati,” ujarnya.

Selain Bagian Hukum, Yusuf juga menuding pihak legislatif atau DPRD Kabupaten Semarang yang juga tidak sesuai SOP.

”DPRD minta sampai legal drafting, kita tidak punya, karena pekerjaan itu harus dipihakketigakan. Namun belum kita pihakketigakan. Harusnya pihak eksekutif memberitahu legislatif kalau memang belum siap untuk draf raperda tersebut,” katanya.

Yusuf berkilah draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan tersebut masih proses, dan belum dapat diajukan. Sehingga pihaknya juga belum menggandeng pihak ketiga dalam hal ini konsultan untuk melakukan kajian terhadap draf raperda tersebut.

”Sekarang tidak bisa mengajukan judul dulu. Barangkali karena kabid saya saking sibuknya dan dioyak-oyak Bagian Hukum ya kita kirim. Padahal draf raperda tersebut belum kita bahas,” ujarnya.

Ia juga mengelak apabila disebut bahwa proses pembuatan draf raperda tersebut hanya fiktif belaka. ”Itu (draf raperda) sebenarnya belum jadi. Salahnya Bagian Hukum minta sak onone dan bisa di-owah-owahi. Sehingga akhirnya copy paste,” tuturnya.

Yusuf mengatakan, jika meminta draf raperda dari daerah lain merupakan hal yang lumrah di Kabupaten Semarang. ”Kita punya dari Cilacap dan Magelang. Minta sana, minta sini, karena koneksi. Itu sebenarnya buat referensi, lha kok malah dibukukan,” katanya.

Dia menilai, Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga terjadi blunder serta tidak memilah dan meneliti redaksional dari draf raperda yang diajukan oleh masing-masing dinas.

”Seharusnya filternya kan Bagian Hukum. Kalau tahu gitu ya telepon saya. Namun Bagian Hukum malah telepon bawahan saya, harusnya langsung telepon saya. Meski begitu saya tetap tanggung jawab,” tuturnya.

Dikatakan Yusuf, meski dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Raperda Penanggulangan Kemiskinan tersebut dianulir, tetap akan diajukan pada sidang perubahan beberapa bulan mendatang.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, meminta, agar dalam kasus tersebut, Bupati Semarang Mundjirin segera memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.

”Sanksi bisa dengan menurunkan jabatan, atau mengganti jabatan tersebut dengan orang lain yang lebih kompeten,” tuturnya.

Dikatakan politikus PDIP tersebut, dirinya juga sempat membuktikan bentuk raperda dari Kota Magelang yang diajukan oleh eksekutif Pemkab Semarang dalam paripurna beberapa waktu lalu.

”Setelah kejadian saya langsung men-download-nya di internet. Ternyata memang benar, isinya sama persis dengan apa yang diajukan saat rapat paripurna,” katanya.

The Hok yang saat itu memang melakukan interuksi kepada pimpinan sidang tidak ada maksud untuk menjatuhkan kredibilitas dari eksekutif Pemkab Semarang.

”Itu kalau tidak saya lakukan, dan raperda langsung disetujui, nantinya yang kena kan DPRD sendiri. Ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya. Punishment atau hukuman untuk pihak yang paling bertanggung jawab, menurutnya, memang perlu dilakukan.

”Dalam hal ini yang salah kan filternya, Bagian Hukum. Kenapa belum siap kok masih saja disuruh mengajukan. Ini aneh,” katanya. (ewb/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here