31 C
Semarang
Minggu, 16 Mei 2021

Kemudahan Izin Permukiman Perlu Di-Review

SEMARANG – Kalangan dewan meminta pemerintah me-review terhadap kemudahan pemberian izin permukiman. Sebab, banyak perumahan yang dibangun di daerah resapan air atau hulu sungai. Pembangunanan di wilayah tersebut justru menjadi penyebab terjadinya banjir di daerah hilir.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Didiek Herdiana Prasetyo menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (DPUSDATR) Jateng telah mengkaji masalah tersebut. Hasilnya, faktor daya dukung lingkungan sudah tidak imbang karena lahan terbuka sudah diisi dengan perumahan.

Politikus PDIP ini mencontohkan, di daerah Kota dan Kabupaten Semarang, banyak kawasan yang seharusnya dijadikan daerah resapan, justru dilakukan alih fungsi menjadi permukiman. Seperti di daerah Tembalang Kota Semarang. Menurutnya, kawasan ini yang dahulu berfungsi sebagai resapan air, kini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi permukiman. Kondisi ini tentu memiliki peran besar terhadap dampak negatif di sepanjang alur sungai di bawahnya.

Menurutnya, kebutuhan akan adanya perluasan kawasan permukiman sebagai dampak kepadatan jumlah penduduk tak bisa dimungkiri. Namun hendaknya tetap memperhatikan lingkungan. Jika memang harus dijadikan kawasan permukiman, tetap harus menyediakan penampungan air.

”Kalau di kawasan permukiman yang kini sudah ada, kan tidak mungkin dilarang. Yang masih bisa dilakukan ke depan adalah membuat dan menambah embung penampung air dan menjaga daerah itu sebagai  kawasan resapan air,” jelasnya.

Untuk sungai yang sudah mengalami pendangkalan, lanjutnya, tidak ada cara lain selain dikeruk sekaligus normalisasi. Dari kacamatanya, kondisi sungai di Bajir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang, harus dinormalisasi. Bantaran sungai pun tidak boleh didirikan bangunan.

Dia berharap, pemerintah daerah setempat tidak ragu melakukan penertiban bangunan ketika ada normalisasi sungai. Tapi tetap harus memberikan solusi pada warga yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai. ”Yang betul seperti Ahok di DKI Jakarta itu, bantaran sungai mestinya bersih, nggak ada permukiman,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala  DPUSDATR Jateng, Prasetyo Budie Yuwono mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengamatan dan kajian atas banyaknya peristiwa banjir, sungai meluap, dan tanah longsor di sejumlah daerah di Jateng dan dinilai tak lazim.

Dari pengamatannya, ditarik kesimpulan bahawa ternyata, faktor daya dukung lingkungan lebih banyak pengaruhnya, karena ketika ada curah hujan sedikit saja ternyata dampaknya besar. ”Ini kami amati dari tahun sebelumnya. Cirinya, airnya sangat kotor, ini indikasi terjadi sesuatu di daerah atas misalnya longsor, artinya terjadi ada lahan terbuka di wilayah atas (hulu),” ungkapnya.

Dampak terbukanya lahan di wilayah atas, lanjutnya, ketika terjadi hujan maka tidak ada tanaman yang menampung air, sehingga langsung turun lebih besar dibanding yang terserap. (amh/zal/ce1)

 

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here