Lahan Terbuka di Jateng Minim

  • Bagikan

SEMARANG – Lahan terbuka di wilayah Jateng tergolong minim. Kurangnya daya dukung lingkungan di daerah aliran sungai ini dituding menjadi alasan terjadinya bencana banjir. Seperti di Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang, Kudus, dan yang terbesar di Brebes akibat jebolnya tanggul Sungai Pemali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (DPUSDATR) Jateng, Prasetyo Budie Yuwono mengakui, banyak lahan terbuka yang tidak tersedia tutupan tanam di daerah hulu sungai. Praktis, saat hujan, air larian lebih besar dibandingkan air yang terserap ke dalam tanah. Kondisi tersebut berisiko terjadinya longsor dan sedimentasi sungai.

”Fakta mengatakan kapasitas sungai di Jateng sebagian besar berkurang karena sedimentasi lantaran kondisi daerah hulu sudah pada rusak semuanya,” katanya, Selasa (21/2).

Dijelaskan, untuk meningkatkan kapasitas sungai, normalisasi harus dilakukan setiap tahun. Meski begitu normalisasi sungai tidak akan maksimal jika tidak diikuti dengan konservasi dan perubahan tata guna lahan di daerah hulu. Yang paling penting adalah mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. ”Agar lebih optimal program Jateng Ijo Royo-royo yang dicanangkan Pak Gubernur harus disukseskan. Kalau itu sukses, penyerapan air akan lebih maksimal,” ujarnya.

Tahun ini pihaknya bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali – Juana akan melakukan normalisasi sungai BKT. Tahap pertama, normalisasi akan dilakukan dari muara sampai Jembatan Majapahit. Tahap kedua normalisasi dari Jembatan Majapahit sampai Bendung Pucanggading yang saat ini dalam tahap Detail Engineering Design (DED). Sedangkan tahap ketiga akan dilakukan DED normalisasi dari tiga sungai yang dipisah dan diatur di Bendung Pucanggading yaitu Kali Babon, Dombo Sayung dan Kali Dolok.

Dalam normalisasi itu, Prasetyo berharap partisipasi masyarakat agar rela pindah dari bangunan-bangunan tanpa izin yang mereka dirikan di bantaran maupun tanggul sungai. Keberadaan bangunan tersebut menurutnya memberikan kontribusi terhadap over kapasitas Sungai BKT. ”Kalau mau dinormalisasi masyarakat harus rela dipindah. Yang berdagang disiapkan ke pasar-pasar yang disediakan pemkot. Yang rumah tinggal nanti kemungkinan akan dibangunkan rumah susun,” terangnya.

Sementara itu, terkait kejadian bencana banjir yang terjadi di Jawa Tengah tercatat dari Januari hingga pertengahan Februari 2017 ini terdapat 37 kejadian. Sedangkan pada periode Oktober hingga Desember 2016 terdapat 44 kejadian. Pada awal 2017 ini, kejadian bencana banjir lebih disebabkan tanggul jebol. Sementara pada akhir 2016 banjir dikarenakan luapan air sungai.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sarwa Pramana mengatakan, 70 persen warga di daerah rawan banjir di Pati sudah memiliki kesiapan dengan menyediakan sebuah kapal untuk evakuasi. Kapal itu seharga kisaran Rp 2 juta-3 juta. Sedangkan di daerah Solo Raya tepatnya di bantaran Sungai Bengawan Solo warganya sudah siap melakukan penanganan banjir karena terbiasa dengan bencana banjir yang selalu terjadi setiap tahun. ”Inilah kearifan lokal masyarakat dengan ilmu titennya. Mereka membeli kapal dengan harga Rp 2 juta-3 juta untuk penanganan pada saat banjir,” bebernya. (amh/ric/ce1)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *