31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Ganjar Pecat 9 Pejabat Korupsi

SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah menandatangani sembilan surat pemecatan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dua di antaranya menjabat sebagai kepala sekolah. Mengenai detail indentitas pejabat yang korupsi, Ganjar masih tutup mulut. ”Semalam, saya tanda tangan memberhentikan beberapa kepala sekolah,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (21/2).

Dijelaskan, dua kepala sekolah yang dipecat telah terlibat korupsi pengadaan seragam dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ”Tapi nggak ada penjelasan (detail), di draf SK hanya diterangkan kena kasus tindak pidana korupsi, dendanya sekian dan lain-lain,” tegasnya.

Selain korupsi kepala sekolah, lanjutnya, ada pula pegawai pemkab eselon IV, dan pegawai provinsi. Kasusnya ada yang terlibat narkoba, tidak masuk kerja berturut-turut sampai 50 hari, dan lainnya. Karena itu, dia meminta agar para pejabat tidak bermain api soal anggaran.

Mantan anggota DPR RI ini juga meminta agar semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membuat kanal aduan masyarakat. Baik melalui media sosial, SMS, telepon, website, dan lainnya. Karena selama ini, dirinya masih sering menerima keluhan warga yang kesulitan lapor tentang keluhan pada layanan pemerintah setempat. ”Sehingga masyarakat punya semangat lagi untuk membantu perjalanan pemerintahan ini,” katanya.

Pengamat Pendidikan Ngasbun Egar menilai, kepala sekolah yang terlibat korupsi, bisa jadi karena ada unsur ketidaksengajaan. Sebab, penyalahgunaan anggaran yang bukan untuk mengisi rekening pribadi, juga masuk dalam tindak pidana korupsi.

”Seperti anggaran yang seharusnya untuk pembangunan sekolah, justru dipakai untuk menggaji karyawan, misalnya. Atau bisa saja yang niat korupsi pihak lain, tapi ada tanda tangan kepala sekolah, karena kepala sekolah tidak tahu,” ucapnya.

Dia mengakui, masih banyak kepala sekolah yang belum mengetahui secara detail soal anggaran. Maklum, rata-rata kepala sekolah belum mengerti soal ilmu manajemen anggaran. Kepala sekolah pun sudah dipusingkan dengan berbagai tanggung jawab lain di luar urusan anggaran.

Dijelaskan, sebenarnya sudah ada sosialisasi mengenai tata cara penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan. ”Tapi sosialisasi itu agaknya belum digubris betul. Seharusnya ada semacam pelatihan kepala sekolah khusus penggunaan anggaran, terutama dana yang dari bantuan atau hibah,” cetusnya.

Karena itu, Ngasbun meminta agar semua kepala sekolah lebih cermat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. Jangan sampai keliru mengalokasikannya, dan tidak dimanfaatkan pihak lain yang ingin lempar batu sembunyi tangan.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Muhamad Yulianto, menegaskan, pemecatan pejabat yang terbukti melakukan korupsi ini merupakan implementasi dari jargon Ganjar, yakni ’mboten korupsi, mboten ngapusi’. Ganjar pun kerap memublikasikan pemecatan di media massa atau media sosial untuk terapi kejut bagi pejabat lain. Seolah-olah memperingatkan agar ASN jangan main-main dengan korupsi.

”Ganjar juga ingin membuktikan bahwa pakta integritas dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) benar-benar diberlakukan,” katanya.

Meski begitu, Yulianto menilai jika pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan begitu saja. Butuh waktu dan tahapan agar pejabat benar-benar enggan melakukan tindak pidana korupsi. ”Seberapa keefektifan program pemberantasan korupsi yang dilakukan Ganjar? Kita tunggu saja. Kalau makin sedikit yang korupsi, berarti bagus,” tegasnya. (amh/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here