MUNGKID—Penambangan liar di wilayah gunung Merapi masih terus terjadi. Dugaan yang ada, karena proses perizinan tidak kunjung diturunkan oleh Bupati Zaenal Arifin, meski Pemprov Jawa Tengah sudah menyetujui.

Hal itu menjadi salah satu topik pembicaraan dalam rapat koordinasi (rakor) penertiban pertambangan mineral bahan galian C di wilayah Kabupaten Magelang. Rakor digelar oleh Polres Magelang, kemarin.

Rapat dipimpin Kapolres Magelang AKBP Hindarsono dan dihadiri Komandan Kodim 0705, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, BBWSSO, TNGM, Satpol PP, ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah. Sedangkan Bupati Zaenal Arifin diwakili oleh Kepala Satpol PP.

AKBP Hindarsono mengatakan, kegiatan koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penertiban penambangan liar yang dilakukan beberapa waktu lalu. Polres, kata dia, sudah memberikan surat peringatan kepada seluruh penambang ilegal di wilayah Merapi untuk berhenti. ”Sekarang bisa dilihat tidak ada alat berat yang beroperasi.”

Sebagai tindaklanjut, Polres menghadirkan seluruh instansi terkait penambangan galian C. Tujuannya, untuk mencari solusi bersama. ”Ini upaya mencari jalan keluar, agar setelah kita tertibkan, ada jalan keluarnya.”

Terlebih, kata Hindarsono, ada sejumlah masyarakat yang mengajukan izin dan telah selesai diproses di tingkat ESDM Provinsi. Namun, di tingkat Kabupaten Magelang, izin tidak kunjung turun. ”Kalau di provinsi sudah selesai prosesnya, ya kita minta segera diturunkan izinnya. Kita ini membantu Pemkab lho. Pemkab harus memberikan jalan keluar.”

Perwakilan ESDM Jawa Tengah Soeseno mengatakan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan tiga pengajuan izin di Kabupaten Magelang. Izin sudah sampai pada tahap produksi dan hanya menunggu izin lingkungan dari Bupati Magelang. ”Kita sudah memberikan rekomendasi dan mengeluarkan izin. Namun, di tingkat Kabupaten Magelang, proses ini justru terhenti.”

Hal ini, beber Soeseno, membuat semangat masyarakat untuk mengajukan izin resmi, justru terkendala oleh pemerintah sendiri. ”Ini yang bisa menimbulkan gesekan di lapangan.”

Di Kabupaten Magelang, kata dia, baru dua kegiatan usaha pertambangan yang berizin. Yakni, Saryanto di Sudimoro Srumbung; dan PT SKS. Sedangkan tiga pemohon yang izinnya sudah turun ke Pemkab Magelang adalah CV. Barokah Merapi, LT SPD Bumi Lestari, dan Supriyanto.

”Hasil izin ini dari rekomendasi Komisi Amdal Pemprov Jateng sudah keluar dan layak untuk dilakukan penambangan. Tapi kemudian Bupati Magelang menyatakan ingin melakukan peninjauan ulang,” kata Soeseno.

Dandim 0705 Letkol Hendra Purwanasari menegaskan, baik TNI dan Polri tidak melindungi kegiatan penambangan liar. ”Jangan ada beking untuk penambangan galian C, baik itu dari anggota Kodim, Polri, maupun dari instansi lain.”

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto menilai pentingnya regulasi yang jelas dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk menata kawasan Merapi. Namun, di sisi lain, ketika masyarakat berupaya patuh terhadap perizinan, Pemkab Magelang justru mempersulit prosesnya.

”Pemkab Magelang kita harap bisa segera memberikan kepastian hukum izin kepada para pelaku usaha pertambangan. Sehingga, proses penindakan bisa dilakukan secara maksimal,” terangnya. Dikatakan, Pemkab mendapatkan Rp 13 miliar dari retribusi galian C. Namun, jumlah itu tidak sebanding dengan kerusakan jalan dan lingkungan. (vie/isk)