31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Perda Parkir Mendesak Direvisi

BATANG – Dinas Perhubungan Kabupaten Batang berharap adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait parkir. Menyusul banyaknya penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan harga di lapangan. Yakni, dua kali lipat dari harga yang ditentukan Pemkab Batang.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso, menjelaskan bahwa Perda Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak layak lagi lantaran harganya sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. “Terkait parkir, kami masih terus melakukan kajian. Karena harga di lapangan memang tidak sesuai Perda. Untuk itu, kami dalam proses pengajuan revisi Perda parkir, ” jelasnya, Senin (20/2) kemarin.

Perlu diketahui dalam Perda nomor 5 tahun 2010, struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah roda. Yang ditetapkan sebagai berikut,

  1. a) Kendaraan bermotor roda dua : Rp 500, b) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp 700, c) Kendaraan bermotor roda empat : Rp 1.000 d) Kendaraan bermotor roda enam : Rp 2.000, e) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp 2.000.

Sedangkan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai a) Kendaraan bermotor roda dua : Rp 20.000, b) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp 30.000, c) Kendaraan bermotor roda empat : Rp 45.000, d) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp 50.000.

Namun dalam praktiknya di lapangan, tarif yang dikenakan tukang parkir dua kali lipat dari harga yang ditetapkan. Seperti motor roda dua sudah Rp 1 ribu, mobil bahkan Rp 5 ribu, dan kendaraan lain harganya lebih besar. “Dengan masih berpatokan dengan Perda lama, kami belum bisa melakukan kontrak baru dengan juru parkir,” jelasnya.

Selain itu, katanya, Dinhub juga tidak bisa menindak, karena juru parkir menggunakan harga pasar. Selain itu, petugas parkir juga dituntut menaikkan tetribusi parkir oleh pemerintah, sehingga menarik lebih.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Batang, H Imam Teguh Raharjo menyarankan agar segera dilakukan pengajuan revisi Perda parkir oleh Pemkab Batang. “Saat ini, tarif parkir di lapangan tidak sesuai dengan Perda. Karena itu, kami sarankan segera dilakukan pengajuan revisi perda parkir,” ucap Teguh.

Jika dilihat dari kondisi ekonomi sekarang, tarif parkir di lapangan memang dirasa sesuai. Namun, karena Perdanya belum disesuaikan, sehingga praktik di lapangan jadi terlihat salah. (han/ida)

 

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here