31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Butuh Perda Bantuan Hukum Warga Miskin

DEMAK – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Demak mengusulkan agar ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin. Dengan adanya perda itu, maka pelayanan hukum terhadap warga kurang mampu dapat dianggarkan dalam APBD.

Hal ini mengemuka di sela pelantikan pengurus DPD Peradi Jateng dengan Ketua Toro Masiran SH dan Ketua DPC Peradi Demak Fathul Mu’in di gedung DPRD Demak, kemarin.

Menurut Fathul Mu’in, warga miskin yang terkena kasus hukum dapat dibantu negara. Ini sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. UU tersebut telah mengamanatkan adanya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi warga Indonesia, utamanya yang kondisinya miskin secara ekonomi.

“Karena itu, ketika advokat mendampingi warga miskin, dapat dibiayai oleh pemerintah setempat. Ini demi berjalannya proses peradilan yang efektif,” katanya.

Ketua DPD Peradi Jateng, Toro Masiran menambahkan, pelantikan jajaran pengurus DPD dan DPC Peradi Jateng dan Demak oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Luhut Pangaribuan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk memajukan hukum yang ada, termasuk di Demak. “Peradi sebagai rumah advokat siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya. (hib/ida)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here