31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Raperda Copas ’Tampar’ Mundjirin, Jiplak Raperda Kota Magelang

UNGARAN – Ini sungguh memalukan. Satu dari 12 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemkab Semarang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Senin (20/2) kemarin, ternyata hasil penjiplakan raperda daerah lain. Draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu diketahui hasil copy paste (copas) perda serupa yang dimiliki Pemkot Magelang. Lucunya, dalam draf tersebut masih menyebutkan Kota Magelang, dan bukan Kabupaten Semarang.

Kasus penjiplakan draf raperda ini terungkap setelah salah satu anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Komisi B, The Hok Hiong, mengajukan keberatan.

”Interupsi pimpinan, saya minta untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan di-pending, ditunda, dan jangan disetujui dulu. Supaya drafnya bisa dilakukan perbaikan karena isinya tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang,” kata The Hok dalam sidang paripurna dengan agenda persetujuan pembahasan tersebut.

Interupsi Ketua Fraksi PDIP ini bermula dari kejanggalan saat membaca judul draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan yang diajukan eksekutif. ”Draf raperdanya sudah ada nomornya, yakni Nomor 15 Tahun 2013,” ujar The Hok.

Penasaran, dia lantas membuka satu demi satu lembar draf raperda tersebut. Ternyata mulai dari materi menimbang hingga pasal per pasal di draf hampir semuanya menyebut Kota Magelang.

”Di klausul menimbang poin 31 sampai 36 menyebut Kota Magelang. Kemudian di Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 4 sampai 11 juga menyebut Kota Magelang. Dan hampir seluruh pasal yang ada, sampai pasal 45 juga merujuk Kota Magelang,” bebernya.

Lebih parah lagi, di akhir draf ada kesalahan penulisan gelar Bupati Semarang dan kesalahan nama Sekda Kabupaten Semarang. Tertulis Bupati Semarang Drs Mundjirin, seharusnya dr Mundjirin SpOg lantaran yang bersangkutan adalah seorang dokter spesialis kandungan.

Sementara nama sekda tertulis Sugiharto, semestinya Gunawan Wibisono. Belakangan Sugiharto diketahui sebagai Sekda Kota Magelang. Bagi The Hok terungkapnya penjiplakan draf raperda wilayah lain menunjukkan buruknya kinerja PNS di lingkungan Pemkab Semarang.

Menurutnya, karena hal tersebut perlu ada sebuah punishment atas keteledoran itu. Di sisi lain, Bagian Hukum Setda juga dinilai lalai dalam menyortir dan menyusun draf yang diajukan SKPD teknis.

Sementara itu, Wakil Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menjelaskan kejadian tersebut sempat membuat muka Bupati Semarang Mundjirin memerah. ”Bahkan saat di depan memberikan sambutan (Bupati) mengatakan ’saya seperti dilempar kotoran di muka saya karena dengan kejadian ini,” ujarnya.

Menurut Said, dengan adanya kasus penjiplakan raperda tersebut dikhawatirkan juga terjadi di poin-poin raperda yang lain. ”Ini menunjukkan jika Pemkab Semarang memang tidak pernah sungguh-sungguh membuat perda terkait kemiskinan,” katanya.

Bupati Semarang, Mundjirin, sendiri, mengaku bertanggung jawab atas kekeliruan penyusunan draf Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Baginya, kesalahan jajaran PNS Pemkab Semarang merupakan kesalahan dirinya selaku pimpinan.

Karenanya, dia meminta maaf dan segera melakukan evaluasi serta perbaikan agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang. ”Saya kira tidak ada unsur kesengajaan dalam masalah ini. Karena nama (gelar) saya juga salah,” katanya.

Paripurna DPRD akhirnya menyetujui membahas 11 raperda yang diajukan eksekutif. Sementara untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan dikembalikan ke pemkab untuk diperbaiki dan diajukan kembali ke paripurna persetujuan DPRD. (ewb/aro/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here