Pemprov Anaktirikan PNS Peralihan

10360

SEMARANG – Pergub mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di lingkup Pemprov Jateng telah ditandatangai Gubernur Ganjar Pranowo, Jumat (10/2) lalu. Yaitu Pergub No 6 Tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, terdapat perbedaan jumlah TPP antara PNS asli pemprov dengan PNS peralihan meski golongannya sama.

Gap perbedaan TPP tersebut bisa dibilang sangat jauh. Bahkan, TPP paling rendah yang diberikan ke PNS asli, angkanya sama dengan TPP paling tinggi bagi PNS peralihan. Untuk PNS asli, Jabatan Pimpinan Tertinggi Madya Sekda Rp 25 juta, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Sekda Rp 20 juta, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (selain Asisten Sekda) Rp 15 juta, Pejabat dengan Penugasan Khusus Gubernur Rp 15 juta, Administrator Rp 10 juta, Pengawas Rp 7,25 juta, Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 6,3 juta, Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 5,25 juta, Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 3,5 juta, dan Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 3 juta.

Untuk PNS Peralihan, Fungsional dan Pelaksana Golongan IV Rp 3 juta, Fungsional dan Pelaksana Golongan III Rp 2,75 juta, Fungsional dan Pelaksana Golongan II Rp 2,5 juta, dan Fungsional dan Pelaksana Golongan I Rp 2 juta (selengkapnya lihat grafis).

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, TPP yang sudah dirumuskan tersebut akan dicairkan dalam minggu ini. Pencairannya dua bulan sekaligus. Yaitu untuk Januari dan Februari. ”Pergubnya sudah saya tandatangani. Dalam minggu ini akan dicairkan,” tegasnya, Senin (13/2).

Terkait perbedaan besaran TPP, Ganjar mengakui, memang ada gap antara PNS peralihan dan PNS asli pemprov. Bahkan, nilai TPP PNS peralihan yang dari Pemkot Semarang, malah menurun. Dia menampik jika perbedaan nilai TPP ini karena minimnya kekuatan APBD 2017.

Menurutnya, TPP PNS peralihan akan mengalami penyetaraan, hanya saja dilakukan secara bertahap. Karena itu, dia meminta mereka bisa bersabar jika merasa keberatan tidak mendapat TPP yang sama. ”Namanya juga transisi. Jadi harus bertahap. Kami baru mulai menuju pola itu, kok,” ucapnya, kemarin.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip, Muhammad Yulianto merasa Pemprov Jateng telah menganaktirikan PNS peralihan. ”Sekarang status PNS peralihan itu kan sudah PNS pemprov. Kenapa harus dibedakan? Toh beban kerja mereka sama dengan PNS yang asli pemprov,” ucapnya.

Jika perbedaan TPP ini karena pertimbangan kekuatan APBD, Yulianto meminta agar pemprov menaikkan pemasukan. Jika tidak bisa, berarti pemprov tidak menyiapkan antisipasi terhadap dampak peralihan yang sudah diwacanakan sejak 2014 silam.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Masruhan Syamsurie menampik jika pemprov dituduh tidak melakuan persiapan. Pasalnya, pembahasan anggaran dilakukan setiap tahun. APBD 2017 yang harus membiayai PNS peralihan, baru direncanakan mulai 2016. Tidak bisa dilakukan 2014.

”Kalau kemampuan keuangan memang seperti ini, mau bagaimana lagi? Tapi kami masih terbuka untuk diajak rembukan. Kalau pemprov masih binggung soal solusi, bisa dibicarakan di Banggar (Badan Anggaran) dewan,” ungkapnya.

Meski begitu, dia mengaku kurang setuju jika perbedaan nominal TPP PNS peralihan terpaut jauh. Setidaknya lebih baik dari ketika PNS masih bertugas di pemkab/pemkot dulu. Apalagi, beban kerja mereka sekarang relatif lebih berat. (amh/ric/ce1)