31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Posisi Sekdes Dijual Rp 70 Juta

UNGARAN – Dugaan jual beli jabatan mulai marak dalam seleksi perangkat desa. Berdasar laporan, beberapa pihak sudah membandrol harga untuk penempatan perangkat desa. Kasak kusuk jual beli jabatan tersebut sudah sampai ke telinga Bupati Semarang Mundjirin.

“Laporannya sudah sampai ke saya, bahwa ada beberapa pihak yang ingin memanfaatkan jual beli jabatan perangkat desa,” ujar Mundjirin, saat ditemui usai penandatanganan pakta integritas kepala desa di Pendopo Kabupaten Semarang, Senin (6/2).

Dikatakan Mundjirin laporan tersebut bahkan datang bukan dari kepala desa atau Forkompinda, namun dari warga yang mengaku ditawari oleh pihak tertentu. Harga penawaran untuk satu kursi sekertaris desa (sekdes) saja mencapai Rp 70 juta. “Adapula dari informasi yang masuk ke saya juga itu Rp 10 juta (jabatan kepala seksi urusan),” katanya.

Saat ini, pihak Pemkab Semarang tengah membicarakan hal tersebut dengan jajaran Forkompinda Kabupaten Semarang. Mundjirin masih menyelidiki siapa yang bermain di belakang dugaan jual beli kursi perangat desa tersebut. Adanya kabar tersebut, pihak Pemkab Semarang berencana menunda proses seleksi perangkat desa.

Sudah ada 3 desa yang melaporkan beberapa pihak yang menawarkan untuk membeli jabatan sekdes tersebut. namun Mundjirin tidak menyebutkan pasti, warga desa mana yang sudah melaporkan. “Yang lapor ke saya ada 3 desa. Saya sedang pikir apakah ini kerjaannya kepala desa, calo atau broker. Soalnya calo kan juga bisa. Kepala desa juga bisa saja tidak tahu apa-apa,” katanya.

Mundjirin menyesalkan apabila nantinya hal itu benar-benar terungkap. Dikarenakan proses seleksi perangkat desa kali ini diselenggarakan dengan menggandeng pihak ketiga. “Ada yang lapor ke saya jika bayar segitu nanti akan merekomendasikan ke saya dan bisa lolos seleksi. Ya tidak bisa, karena yang ngetes kan pihak ketiga bukan saya,” katanya.

Saat ini, Pemkab Semarang sudah menandatangani MoU dengan beberapa pihak untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa pada pertengahan 2017 ini. Pihak ketiga tersebut antaralain Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (Undaris), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Mundjirin juga menegaskan apabila kepala desa tidak berkomitmen penyelenggaraan seleksi perangkat desa dilakukan dengan bersih, maka akan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. “Makannya kalau tidak mau diundur jangan begitu (jual beli kursi perangkat desa),” ujarnya.

Hal tersebut sontak mendapatkan reaksi dari beberapa kepala desa. Salah satunya yaitu, Kepala Desa Bener Kecamatan Tengaran, Saifudin. Menurutnya, apabila pelaksanaan seleksi perangkat desa diundur akan mengurangi tingkat pelayanan kepada masyarakat.Pasalnya, di desa tersebut beberapa posisi jabatan perangkat desa saat ini kosong. Seperti Sekdes, Kepala Seksi Urusan (Kaur) Pemerintahan, dan Kadus (kepala Dusun). “Dari desa kami sudah membuat panitia pelaksanaan seleksi,” katanya.

Bahkan pihak Pemdes Bener sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 15 juta untuk operasional panitia seleksi perangkat desa tersebut. “Apabila diundur, lantas bagaimana dengan biaya yang sudah kami gelontorkan tersebut. ada yang mau mengganti?” katanya. Dari data Dinas Permusyawaratan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang, rata-rata 4 sampai 5 posisi kosong di masing-masing desa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Semarang, Nanang Gunaryanto mengatakan terkait dengan adanya kabar jual beli jabatan tersebut pihaknya masih menyelidiki. “Kita baru mengetahui hal itu dan belum ada data pastinya,” katanya.

Untuk melakukan tindakan pro yustisia, pihaknya masih menunggu alat-alat bukti yang kuat. “Manakala info sudah cukup baru kita tindak. Kalau sampai itu terjadi melanggar hukum tindak pidana korupsi dan gratifikasi yaitu pasal 5 dan 12 UU Korupsi,” ujarnya. (ewb/zal)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here