Dirut RSUD Kraton Calon Tersangka

  • Bagikan

SEMARANG – Direktur Utama RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Muhammad Teguh Imanto diduga melakukan tindak pidana korupsi dana insentif pegawai. Dugaan kejahatan ini terjadi selama 3 tahun dengan total kerugian mencapai Rp 5,9 milyar.

Modus yang dilakukan yakni tidak memberikan uang intensif kepada para pejabat struktural di tahun 2014, 2015 dan 2016. Besaran insentif yang harus diberikan kepada pegawai berjumlah total Rp 150 juta per bulan. Namun, uang tersebut tidak diberikan kepada pegawai yang jumlah totalnya mencapai Rp 5,9 milyar. Diduga, uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi.

Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari, membenarkan adanya dugaan praktik korupsi dilingkungan RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Kasus inipun telah ditanganinya dan prosesnya sudah sampai tahap penyidikan. “Calon tersangkanya sudah ada, insialnya TI. Direktur rumah sakit setempat,” ungkapnya Lukas kemarin.

Lukas juga mengakui telah mengantongi berbagai alat bukti kuat terjadinya dugaan tindak pidana kasus korupsi ini. Bahkan dalam waktu dekat ini, penyidik akan menetapkan calon tersangka pelaku kejahatan di rumah sakit tersebut. “Secepatnya akan kita tetapkan tersangkanya,” tegasnya.

Lukas menjelaskan, sesuai peraturan pemerintah kabupaten setempat menerangkan adanya peraturan intensif tunjangan pegawai. Namun, uang insentif itu tidak diberikan oleh direktur rumah sakit setempat kepada penerima hak tersebut. “Diduga dipakai untuk kepentingan pribadi oleh TI,” terangnya.

Diketahui, Muhammad Teguh Imanto juga terjerat kasus pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan Keluarga Berencana (KB) ditempat yang sama. Bahkan, Teguh juga telah jadi tersangka dan kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Modusnya melakukan mark up harga pengadaan alat kesehatan dari uang APBN Tahun 2012 sebesar Rp 24,2 miliar. Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng yang melakukan audit kasus ini menyatakan kerugian negara mencapai Rp 4,5 miliar.

Sementara, Kepala Subdirektorat III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jateng, AKBP Egy Andrian Suez, menambahkan masih terus mengumpulkan bukti-bukti lain perkara tindak pidana korupsi ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan praktik korupsi ini telah dilakukan sebelum tahun 2014. “Maka, kami akan melakukan pengecekan secepatnya disana,” pungkasnya. (mha/smu)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *