31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Agus Rudianto Sapa Pedagang Pasar Rejosari

SALATIGA – Kedatangan calon Wali Kota Salatiga nomor urut satu, Agus Rudiato (Rudi) di Pasar Rejosari, Kota Salatiga, tak disangka ratusan pedagang dan pembeli. Meski begitu, mereka langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengajak selfie sembari menunjukkan jari satu. Selain itu, menyampaikan keluhan terkait permasalahan pedagang.

Rudi ditemani tim relawan Brengos (relawan pendukung Rudi-Dance) menyapa satu per satu pedagang dengan penuh kehangatan. Bahkan, berbaur bersama pembeli dan penjual. Tampaknya, kedatangan Rudi memberikan secercah harapan bagi para pedagang. Pasalnya, pasar tersebut sudah mangkrak sejak kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga sebelumnya, yakni Yuliyanto dan Muh Haris (Yaris). Mayoritas pedagang berharap pasar tersebut segera dibangun lagi.

Salah satu pedagang kelontong, Hesti mengaku kecewa dengan pemerintah sebelumnya, karena mendirikan bangunan, namun akhirnya mangkrak dan jauh dari kata layak untuk aktivitas jual beli. Parahnya lagi, banyak pedagang yang dulunya berjualan, sekarang pergi ke tempat lain karena sepinya pembeli. ”Bisa bangun, tapi ujung-ujungnya mangkrak, ya percuma. Karena itulah, kami berharap bisa dibangun lagi,” kata Hesti.

Sementara itu, pedagang lain, Suroso berharap agar konsep pembangunan dengan melibatkan pihak ketiga bisa dicermati lagi, meski sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ia berharap pembangunan pasar tetap dibiayai oleh APBD, sehingga pedagang tidak dipatok harga dengan mengangsur. ”Hal itu, tetap memberatkan pedagang,” katanya.

Sama halnya dengan yang disampaikan salah satu pedagang alat-alat listrik, Muhidin. Sejak pasar terbakar dan dirinya menempati pasar darurat hingga pasar penampungan sementara, dagangannya sangat sepi. Banyak pedagang mreteli (bangkrut, Red), karena pembeli sepi dan tempatnya kurang representatif.

Terkait dengan harga kios, Muhidin mengaku keberatan lantaran pasar sepi. Meski begitu, dirinya terpaksa mengikuti keputusan pemerintah daerah untuk membayar harga kios dengan cara diangsur. ”Kami dihadapkan pada pilihan itu (mengangsur belasan juta, Red),” kata Muhidin.

Menanggapi keluhan para pedagang, calon wali kota yang diusung PDIP, PKB, Hanura, PPP ini menyatakan, kalau pembangunan pasar bisa dilakukan dengan dana APBD. Bahkan ia mengusulkan harus dimulai dari sekarang, tidak harus menunggu pemimpin baru. Pasar tradisional sudah saatnya menjadi prioritas dan kebanggaan Kota Salatiga. Apalagi di Salatiga banyak masyarakat yang menjadi pedagang sehingga menggantungkan kehidupannya pada pasar.

”Kami pastikan akan terus mengawal proses pembangunan pasar. Bukan hanya Pasar Rejosari, tapi pasar-pasar yang mangkrak juga akan kami benahi saat terpilih nanti. Dengan begitu, para pedagang bisa kembali mendapatkan tempat yang menjadi mata pencaharianya,” kata Rudi saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di sela-sela sosialisasi, Kamis (2/2) kemarin.

Terpisah, calon Wakil Wali Kota Salatiga, Dance Ishak Palit juga berjanji akan melakukan peningkatan layanan publik dengan sarana dan prasarana modern yang didukung birokrat yang tangguh berbasis e-government. Pihaknya juga akan melakukan penurunan angka pengangguran terbuka terpadu dengan melakukan program-program peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi lokal. Dan ketiga adalah peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dasar.

”Peningkatan dan penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia (SDM) dalam pemberdayaan gender juga akan kami perhatikan. Termasuk peningkatan mutu infrastruktur yang menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat,” kata Dance yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga ini.

Pihaknya juga akan memperkuat peran serta masyarakat dalam melaksanakan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya apabila terpilih pada 15 Februari 2017 mendatang. Termasuk, akan membangun daerah dengan memperkuat kecamatan-kecamatan dan kelurahan dalam kerangka menumbuhkan perekonomian lokal di Salatiga. ”Bentuknya berupa pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan seperti perizinan tertentu, penarikan PBB, konsistensi alokasi anggaran kepada kelembagaan usaha di tingkat kelurahan,” sebutnya. (jks/ida/ce1)

Latest news

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here