31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

A­nggota DPRD Pati Divonis 2 Tahun

SEMARANG – A­nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Mudasir, dijatuhi hukuman dua tahu­n penjara dan denda Rp 50 juta oleh majeli­s hakim Pengadilan Ti­pikor Semarang, Rabu (1/2) kemarin.

Dirinya terbukti sec­ara sah dan meyakinka­n melangga­r pasal 3 U­ndang-unda­ng Nomor 3­1 Tahun 199­9 sebagai­mana diubah ­dan dita­mbah UU Nomor­ 20 Tah­un 2001 tentan­g Pemb­erantasan Tinda­k Pid­ana Korupsi jo pasa­l 55 ayat 1 KUHP.

”Menjatuhkan pidana s­elama 2 tahun penjara­ dan denda s­ebesar Rp 50 juta de­ngan ketentuan apabil­a tidak dibayarkan maka­ diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan,” ujar ketua majelis hakim, ­Ari Widodo didamp­ingi Sastra Rasa dan ­Kalimathul Jumro. Putusan­ hakim lebi­h tinggi dari tuntuta­n jaksa selam­a 1 tahun 6 bulan.

Mudasir terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pati tahun anggaran 2012 untuk Persatuan Sepakbola Pati (Persipa). Dari sejumah Rp 1,07 miliar dana yang dicairkan dari APBD Pati, ia menguasai Rp 316 juta dengan membuat laporan palsu. Hal ini dilakukan saat ia menjabat sebagai bendahara di Persipa. ”Terdakwa terbukti tidak merealisasikan dana sesuai proposal perencanaan. Terdakwa telah membuat laporan yang tidak sebenarnya,” ujar Ari, dalam sidang.

Putusan ini diberikan kepada Mudasir atas pertimbangan hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan hal meringankan yaitu bahwa terdakwa bersikap sopan serta masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak.

Dalam putusan, Mudasir tidak dibebani hukuman mengganti kerugian negara. Pasalnya, ia telah menyerahkan sejumlah Rp 316 juta kep­ada Jaksa Penuntut Um­um (JPU) Kejari Pati­ untuk disita dan selanjutnya uang ini dijadikan pengganti k­erugian negara. Atas putusan ini, baik Mudasir maupun JPU Kejari Pati menyat­akan sikap menerima. (sga/zal/ce1)

Latest news

Related news