31 C
Semarang
Minggu, 9 Mei 2021

Dua Bulan, 15.318 GTT dan PTT Belum Gajian

SEMARANG – Sebanyak 7.768 guru tidak tetap (GTT) dan 7.550 pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup SMA/SMK se-Jateng, hingga Rabu (1/2) kemarin belum menerima gaji. Pemprov Jateng belum bisa menyalurkan anggaran karena menunggu keputusan formulasi gaji yang akan diatur lewat peraturan gubernur (Pergub).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, Pergub tersebut masih berupa draf dan sedang digodok di Biro Hukum Setda Pemprov Jateng. ”Kami tidak bisa memastikan kapan Pergub akan dikeluarkan. Tapi kami berusaha secepatnya,” bebernya.

Dijelaskan, dalam Pergub tersebut, ada formulasi gaji yang akan diterima GTT dan PTT setiap bulan. Hitungannya, jika GTT merupakan guru linier yang porsi mengajarnya 24 jam dalam seminggu, akan mendapat gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah. Angka itu masih ditambah 10 persen dari UMK. Sementara GTT yang tidak linier, hitungannya, UMK dibagi 24. Hasil itu menjadi gaji per jam mengajar.

Untuk nominal gaji PTT, ada kualifikasi sesuai ijazah terakhir mereka. ”Tapi rumus ini masih gambaran lho. Belum fix karena akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran Pemprov Jateng. Untuk jumlah pastinya, tunggu Pergub saja,” tegasnya.

Gatot mengatakan, tidak mudah merancang formulasi gaji GTT dan PTT. Perlu pendataan yang fix. Kebutuhannya harus dihitung selama datu tahun. Padahal, yang namanya status tidak tetap, jumlahnya berpotensi fluktuatif. Misalnya, ada guru PNS yang pensiun, maka harus segera merekrut GTT agar sistem belajar mengajar tetap jalan. ”Nah, ini yang sedang kami pikirkan,” ucapnya.

Ditegaskan, mulai tahun ini, rekrutmen GTT dan PTT harus ada persetujuan dari pemprov. Sudah tidak bisa diputuskan pihak sekolah, seperti ketika dikelola pemkab/pemkot dulu. ”Tapi kami berusaha agar aturan ini tidak mengganggu proses belajar mengajar akibat kekurangan guru,” katanya.

Dilanjutkan Gatot, jika Pergub sudah keluar, GTT dan PTT akan langsung mendapat gaji dua bulan sekaligus. Yakni, gaji Januari dan Februari. ”Sebenarnya, sambil menunggu Pergub, masing-masing sekolah bisa menalangi gaji GTT dan PTT. Tapi kalau sekolah tersebut memang mampu,” ujarnya.

Pengamat Pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (Upgris), Dr Sudharto, menilai, pemerintah masih apatis terkait alih kewenangan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov. Mereka yang memutuskan ganti kewenangan, tapi tidak memikirkan dampaknya. ”Bisa dibilang kebangetan. Saya tidak bilang gubernur yang salah. Tapi tim teknisnya,” tegasnya.

Menurutnya, pemprov bisa berkoordinasi dengan pemkab/pemkot terkait teknis penggajian. Toh, rencana alih kewenangan ini sudah sejak lama. Pemerintah seharusnya bisa mempersiapkan segalanya.

Sudharto menilai, pemerintah seolah mengeksploitasi tenaga non-PNS di dunia pendidikan. Sebab, tugas dan tanggung jawab GTT dan PTT sama dengan yang berstatus PNS. ”Tapi giliran bicara soal hak, mereka dinomorduakan. Kemarin ada PTT yang curhat ke saya kalau sampai sekarang belum gajian. Di mana posisi pemerintah?” katanya setengah bertanya.

Pemerintah pun, lanjutnya, juga kerap menyalahkan kepala sekolah terkait rekrutmen GTT dan PTT. Dia mengakui, posisi kepala sekolah memang serba salah. ”Kalau tidak merekrut guru untuk mengganti yang PNS, jelas tidak mungkin. Masak mau dibebankan ke guru yang sudah ada. Tapi kalau merekrut, justru disalahkan,” ujarnya. (amh/aro/ce1)

Latest news

Related news