33 C
Semarang
Rabu, 21 Oktober 2020

Tol Terkendala Izin Menteri Kehutanan

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

KENDAL—Pembangunan proyek jalan tol Semarang-Batang di ruas Kendal ternyata banyak kendala. Pengadaan lahan tol selain menerjang lahan warga, sekolah dan tanah wakaf juga menerjang lahan Perhutani. Sedikitnya lahan seluas 62 hektare milik Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal terdampak tol. Sehingga, harus menunggu izin dari Menteri Kehutanan.

Sebagaimana diketahui, 62 hektare lahan Perhutani tersebut, tersebar di dua wilayah, Kendal dan Kota Semarang. Yakni Desa Sumberjo, Kaliwungu, Kendal dan Kelurahan Mangkang, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

“Dari kedua wilayah tersebut, rinciannya lahan hutan di Kendal yang terdampak seluas 29 hektare. Sisanya 33 hektare di Kota Semarang. Hingga saat ini, proses penggantian lahannya masih belum selesai,” kata Adm Perum Perhutani KPH Kendal, Sunarto, Selasa (31/1) kemarin.

Lahan Perhutani, lanjut Sunarto, yang terdampak tol ada di petak 41 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Mangkang. Selain itu, di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang di petak 36 RPH Mangkang di Desa Sumberejo, Kaliwungu. “Kami masih terus melakukan koordinasi untuk lahan pengganti hutan,” tuturnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang III, Tendi Hardianto, mengatakan jika ganti kerugian lahan milik Perhutani tidak masuk dalam kewenangannya. Menurutnya, ganti rugi lahan Perhutani merupakan kewenanan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, koordinasi antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. “Tapi setahu kami, lahan Perhutani yang terdampak tol nantinya merupakan pinjam pakai,” jelasnya

Yakni dari Kementrian Pekerjaan Umum nantinya akan mengajukan izin pinjam pakai ke Kementrian Kehutanan. Yakni izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Baru setelah izin turun, pekerjaan tol bisa dimulai.

Pinjam pakai diperbolehkan dengan mengacu Pasal 50 ayat 3, Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. Jadi, sebelum izin tersebut diterbitkan, pembangunan tol yang melewati lahan kawasan hutan belum dapat dikerjakan.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kendal, Herry Fatchurahman, mengatakan, hingga kemarin untuk pengadaan lahan jalan tol sudah mencapai 67 persen. Tetapi secara keseluruhan baru 54 persen yang sudah terselesaikan.

Hal itu lantaran masih banyak rumah warga atau lahan yang terdampak tol, masih dalam proses musyawarah. “Kami sudah banyak mengusulkan bidang lahan yang mana warga setuju dengan nilai ganti kerugian segera dibayarkan, tetapi uang belum cair. Bulan Februari kami targetkan banyak pembayaran ganti kerugian,” kata Herry. (bud/ida)

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Traveling di Sela Kerja

DUNIA memang tidak selebar daun kelor. Ungkapan itu yang dipegang Ratih Mega Rizkiana. Wanita kelahiran Ambarawa Kabupaten Semarang, 8 Maret 1988 ini selalu menyisihkan...

Properti di Awal Tahun Lesu

SEMARANG – Pasar properti di awal tahun masih belum terlalu bergairah. DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng mencatat hasil penjualan properti pada pameran awal...