31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

BPK Periksa Bantuan Parpol

BATANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, memeriksa bantuan operasional partai politik (Parpol) untuk Kabupaten Batang. Pemeriksaan di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Batang tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo dan Ketua Fraksi Partai Politik. Didampingi Kepala Inpektorat Kabupaten Batang Lany Dwi Rejeki dan perwakilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Selasa (31/1) kemarin.

Ketua Tim Pemeriksa Interim BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hasbi Asidiqi mengatakan bahwa pemeriksaan bantuan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Partai Politik tahun anggaran 2016, laporannya paling lambat harus diserahkan tanggal 31 Januari 2017 ke BPK RI untuk segera diaudit. Untuk itu, pada kesempatan tersebut, meminta perwakilan fraksi agar segela memberikan laporan. “Kami minta fraksi Parpol untuk segera memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional parpol ini,” kata Hasbi.

Pemeriksaan ini sifatnya langsung di kantor parpol dan akan disambung dengan pemeriksaan laporan keuangan. Untuk melakukan konfirmasi dan menanyakan lebih dalam terkait laporan tersebut, sehingga ke depan pertanggung jawabanya lebih baik lagi.

Pada kesempatan kemarin, BPK menerima laporan 10 fraksi yang menerima bantuan tersebut. Namun ada satu partai politik yang tidak menerima bantuan karena dualisme kepemimpinan.

Hasbi juga berharap dalam pemeriksaan laporan bantuan operasinaal parpol ini, tidak ada temuan penyimpangan. Kalaupun ada temuan hanya kesalahan pemahaman aturan atau regulasi dan tidak ada temuan terkait dengan nominal uang. “Kalau ada temuan, kami harap hanya sebatas administrasi sehingga bisa diperbaiki. Kami berharap tidak ada temuan terkait dengan penyelewengan uang,” harapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Imam Teguh Raharjo mengatakan kehadiran BPK tersebut sangat diapresiasi sekali oleh pimpinan fraksi yang ada di Kabupaten Batang. Terkait laporan pertanggungjawaban banpol dari fraksi sebagai penerima, sebenarnya sudah dikumpulkan di Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Poltik Kabupaten Batang. “Insyaallah surat pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peruntukannya dan bisa dicek,” ujar Ketua DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet yang juga Bendahara Partai Golkar meminta kepada BPK RI dalam pemeriksaan tidak bertindak seperti eksekutor, namun diharapkan ada azaz pembinaan dalam melakukan pemeriksaan. Karena banyaknya regulasi, sehingga ada perbedaan sudut pandang dan beda penafsiran eksekutif maupun legislatif.

“Kami mohon BPK memberikan pembinaan kepada kita, mana yang dibenarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kami tidak melakukan kesalahan dalam membuat laporan pertanggungjawabannya,” harapnya.

Kepala Kesbangpol, Agung Wisnu Barata melalui Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Indonesia lwan Setiwan mengungkapkan bahwa hasil SPJ bantuan tersebut sudah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan audit.

Ditambah kan untuk total bantuan parpol di Batang sebanyak Rp 809.933.635.  Dari total tersebut besaran bantuan untuk masing – masing parpol antara lain, PDI Perjuangan Rp 159.592.713, PKB Rp128.690.583, Gerinda Rp 98.5169.901, Golkar Rp 86.639.784, Demokrat Rp 67.178.461, Nasdem Rp 62.932.975, PAN Rp 42.382.774, Hanura Rp 38. 814. 517, dan PKS Rp 38.452.190.

Pihaknya juga membenarkan bahwa ada satu partai tidak mendapat bantuan, yaitu PPP. “Sebenarnya ada bantuan untuk PPP mendapatkan yaitu Rp 86.732. 737, namun karena ada dua kepengurusan partai sehingga tidak bisa menerima bantuan operasional partai,” jelasnya. (han/ida)

Latest news

Related news