31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Warga Bandarharjo Minta Perlindungan Gubernur

SEMARANG – Warga Jalan Mpu Tantular RT 04 RW 11 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, minta bantuan hukum Gubernur Jateng terkait sengketa lahan dengan Perum Damri. Dibantu LKBH Satria DPC Partai Gerindra Kota Semarang, surat dilayangkan kepada orang nomor satu di Pemprov Jateng tersebut, Selasa (31/1).

Warga beralasan gubernur memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikat hak pakai No 0011 atas nama Departemen Perhubungan cq Perum Damri. ”Gubernur memiliki kewenangan untuk melepaskan sebagian tanah hak pakai itu untuk warga yang telah menghuni lahan tersebut sejak 75 tahun lalu,” ujar Ketua LKBH Satria Wahyu Puji Widodo.

Dia menegaskan dalam sertifikat hak pakai yang menjadi dasar klaim Perum Damri juga dikeluarkan oleh Gubernur Jateng puluhan tahun lalu. Sebanyak 20 kepala keluarga (KK) atau 68 jiwa yang menempati tanah tersebut menurut Wahyu Joko juga diizinkan oleh kantor Jawatan Gedung-Gedung dan Gubernur Militer Teritorium Jateng. ”Mereka jelas bukan penduduk liar, namun mendapat izin dari pejabat berwenang,” katanya.

Mengenai sejarah tanah tersebut Wahyu menegaskan berawal pada 1942 ketika Ny Salomon, mendapat izin tinggal di lokasi tersebut dari pihak yang berwenang dengan sistem sewa. ”Kemudian pada tanggal 25 Juli 1950 suami Ny Salomon, Koos Pieters Salomon mendapat izin untuk menempati rumah yang kini masuk Jalan Mpu Tantular No 4A,” ujarnya.

Warga sebenarnya sudah berusaha menyertifikatkan tanah tersebut pada 1964. Namun baru sebatas mengeluarkan peta, Koos Pieters Salomon wafat sehingga proses sertifikasi yang dibantu Hartoyo tidak berlanjut. Selama puluhan tahun tidak ada masalah, warga juga membayar PBB atas tanah tersebut.

Baru pada 2016 tiba-tiba warga dipanggil Kejati Jateng untuk menegosiasi dengan kejaksaan selaku pengacara negara mewakili Perum Damri. Kemudian pada 17 Januari 2017 pihak Damri memberi somasi kepada warga dan meminta angkat kaki dari lahan tersebut. ”Saat itu kami hanya diberi pilihan silakan angkat kaki dari tanah tersebut dan akan dibantu angkutan untuk boyongan, tentu warga merasa kesal karena terusir dari tanah yang sudah dihuni sejak 75 tahun lalu,” Dian Adi Wibowo, salah seorang warga.

Warga pun berharap pihak Harapan Damri tidak lakukan pressure. Warga juga meminta gubernur bisa melepaskan aset yang dihuni warga. ”Dari 6.000 meter persegi, kami minta 1.600 meter persegi yang dihuni 20 KK ini bisa dibebaskan,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Sigit Ibnugroho Sarasprono berharap agar Gubernur Jateng bisa bijaksana dalam menyikapi masalah ini. Menurutnya gubernur memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini. ”Kami harap bapak gubernur bisa segera merespons keinginan warga Mpu Tantular ini. Minimal bisa beraudiensi dengan warga,” katanya. (zal/ce1)

Latest news

Related news