31 C
Semarang
Selasa, 18 Mei 2021

Sidang Libatkan Kubu Pro Kontra

SEMARANG – Komisi Penilai Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) Pemprov Jateng akan menggelar sidang penilaian Adendum Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Semen Indonesia di Rembang, Kamis (2/2) besok.

Sidang akan digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, kompleks Diklat Provinsi, Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang. Sidang ini melibatkan masyarakat lima desa terdampak pendirian pabrik semen. Yakni Tegaldowo, Kajar, Pasucen, Kadiwono, dan Timbrangan. Termasuk tokoh dan kepala desa masing-masing wilayah. Semua warga yang pro maupun kontra sengaja dilibatkan. Dengan begitu, independensi dan netralitas bisa terjamin.

Komisi Penilai Amdal juga mengundang kelompok pemerhati lingkungan dan organisasi pemerhati semen Rembang sebagai anggota. Di antaranya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), WALHI Jateng, LP2K Kabupaten Rembang, dan LSM Semut Abang. Sidang ini juga dihadiri Tim Teknis (SKPD Jateng, SKPD Kabupaten Rembang, dan pakar), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Camat Gunem, dan Camat Bulu.

Anggota Komisi Penilai Amdal, Dwi P Sasongko menjelaskan, pelibatan masyarakat secara aktif dari berbagai latar belakang ini untuk memastikan penilaian Amdal dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT Semen Indonesia tidak diintervensi pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun.

”Masyarakat terdampak adalah anggota komisi. Sehingga pendapat, saran dan masukan akan langsung menjadi dasar pertimbangan rekomendasi layak atau tidaknya izin lingkungan pabrik,” katanya, Selasa (31/1).

Dijelaskan, sidang ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan kembali (PK) penilaian Adendum Amdal dan RKL-RPL PT Semen Indonesia. Pengajuan tersebut merespon keputusan Gubernur Jateng yang mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia, 16 Januari 2017 lalu.

Dikatakan Sasongko, ada empat hal Adendum Amdal dan RKL-RPL yang harus diperbaiki. ”Yakni memperbaiki tata cara pertambangan, menjaga keberlangsungan sistem akuiver, harus ada solusi konkret untuk kebutuhan air bersih warga, dan harus ada solusi konkret untuk kebutuhan air pertanian,” jelas Ketua Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Sugeng Riyanto menambahkan, Adendum Amdal dan RKL-RPL adalah dokumen yang memuat kewajiban-kewajiban serta komitmen perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup. Hal ini berarti usaha dan kegiatan perusahaan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup sekitar.

Karena itu, pihaknya memasukkan pendapat sebanyak mungkin dari masyarakat baik yang terdampak langsung maupun para pemerhati lingkungan. Di antaranya dengan mengunggah pengumuman bahwa telah diajukannya permohonan izin lingkungan PT Semen Indonesia di laman resmi Pemprov Jateng www.jatengprov.go.id. Pengumuman juga dipasang di lokasi rencana usaha dan tempat-tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat terdampak. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news