31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

PKL Barito Minta Ganti Untung

”Kami akan mengikuti aturan yang ditentukan, karena ini demi kepentingan umum. Tetapi tindak lanjut ganti untung harus ada kejelasan dari pemerintah.” Sunaryo, Pengurus Paguyuban PKL Kelurahan Bugangan

SEMARANG Rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang terkena dampak proyek revitalisasi sungai mulai muncul konflik. Para pedagang meminta pemerintah memberikan ganti untung. Sebab, aset bangunan semipermanen yang saat ini digunakan bernilai cukup banyak. Bahkan mereka sebenarnya tidak sepakat dipindah atau direlokasi.

”Hanya saja, karena ini program pemerintah Kota Semarang dan pusat, maka para PKL bersedia untuk direlokasi. Namun, kesediaan direlokasi itu bukan tanpa syarat,” kata Ketua Klaster Logam Kota Semarang, Pengurus Paguyuban PKL Kelurahan Bugangan, Sunaryo, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (31/1).

Dikatakannya, para PKL meminta diberikan ganti untung atas aset mereka. Terutama bangunan yang rata-rata semipermanen. Sebab, jika tidak ada ganti untung, tentunya ini akan merugikan pedagang.

”Kami akan mengikuti aturan yang ditentukan, karena ini demi kepentingan umum. Tetapi tindak lanjut ganti untung harus ada kejelasan dari pemerintah,” ujarnya usai mengikuti sosialisasi relokasi PKL di Kelurahan Mlatiharjo, Semarang Timur.

Dia juga meminta agar Dinas Perdagangan Kota Semarang benar-benar melakukan pendataan secara serius. Luasan tempat relokasi di Pasar Klitikan Penggaron harus sesuai dengan luasan kios sebelumnya. ”Misalnya, ukuran semula 6 x 6 meter persegi, maka di tempat relokasi harus sama ukurannya. Karena kalau ukurannya lebih kecil, kami tidak bisa bekerja,” katanya.

Selain itu, para pedagang juga meminta agar diberlakukan sistem klaster atau pengelompokan jenis dagangan. ”Sehingga akan memudahkan pelanggan dalam melakukan pencarian lokasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pedagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan adanya ganti untung atas aset milik PKL di bantaran Sungai BKT. Pihaknya menjelaskan, kalau hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hanya saja, untuk tanah yang memiliki sertifikat, nantinya akan tetap ada penggantian sesuai dengan nilainya. ”Kalau untuk itu akan kita bicarakan dengan Pak Wali (Hendrar Prihadi), tugas kami untuk sosialisasi,” ujarnya.

Berdasarkan data hasil studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (Larap), terdapat 1.237 PKL tersebar di 12 kelurahan. ”Saat ini, kami telah melakukan sosialisasi di 4 kelurahan, lainnya akan dilakukan bertahap. Ditargetkan Februari sosialisasi selesai,” kata dia.

Dikatakan Fajar, berdasarkan sosialisasi di empat kelurahan tersebut, pihaknya menyimpulkan bahwa para pedagang pada dasarnya setuju dengan relokasi. Tetapi para pedagang memang menyampaikan permintaan-permintaan, salah satunya terkait luasan lapak dan permintaan pengklasteran.

”Mereka menginginkan agar luasan lapak sesuai dengan luas lapak yang ditempati sekarang,” ujarnya.

Pihaknya menjanjikan akan melibatkan para PKL dalam pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pasar Klitikan Penggaron. Dijadwalkan Maret mendatang mulai dibangun. ”Targetnya November mendatang telah jadi, dan pedagang langsung pindah ke sana,” katanya.

Untuk pembangunan Pasar Klitikan Penggaron tersebut, lanjut Fajar, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 15 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sebanyak 1.200 kios. Meski jumlah data Larap menyebut 1.237 PKL, Fajar mengaku tidak ada masalah. Sebab, di lokasi Pasar Klitikan masih ada sisa kios. Selebihnya apabila masih tidak cukup, pihaknya sudah mempersiapkan untuk relokasi di Pasar Banjardowo. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news