SEGERA KLARIFIKASI: Tim pemenangan Rudi-Dance saat memberikan laporan dugaan kampanye terselubung dalam struk pembayaran telepon ke Panwas Kota Salatiga. (Joko.susanto@radarsemarang.com)
SEGERA KLARIFIKASI: Tim pemenangan Rudi-Dance saat memberikan laporan dugaan kampanye terselubung dalam struk pembayaran telepon ke Panwas Kota Salatiga. (Joko.susanto@radarsemarang.com)

SALATIGA – Tim kampanye pasangan calon Agus Rudianto-Dance Ishak Palit (Rudi-Dance) kembali melaporkan dugaan pelanggaran kampanye terselubung ke Panwas Kota Salatiga, Senin (30/1). Kampanye terselubung itu dalam bentuk struk pembayaran rekening telepon dengan tulisan ‘Salatiga Kondusif Lanjutkan nomer 2’.

Anggota Tim Pemenangan Rudi-Dance, Bagas Aryanto menjelaskan, pihaknya mendapat laporan dari salah seorang warga yang menemukan struk tersebut saat akan membayar tagihan telepon. Ternyata di balik struk yang dikeluarkan Koperasi Karyawan (Kopkar) J TU ada tulisan bernada kampanye.

“Sehingga tim melakukan protes keras dan melapor ke Panwas. Meski itu di bawah koperasi karyawan, namun telkom ini milik BUMN,” kata Bagas.

Usai melapor ke Panwas, tim pemenangan Rudi-Dance juga mendatangi kantor Telkom. Mereka diterima oleh Asisten Manajer yang juga menjabat Pengawas Kopkar J TU, Juned Haryanto. Dalam kesempatan itu Juned merasa kecolongan dengan adanya dugaan kampanye terselubung di struk pembayaran Telkom ini. Pihaknya akan segera memanggil pengurus koperasi.

“Kami menyediakan continuous form (kertas rekening) kosong, pihak koperasi yang mencetak. Padahal harusnya di belakang struk itu kosong, kami akui ini kecolongan,” ujar Juned.

Ketua Panwas Salatiga Arsyad Wahyudi mengatakan, laporan sudah diterima Panwas dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu. “Nanti kepolisian juga akan melakukan klarifikasi terhadap terlapor maupun pelapor dan dari hasil klarifikasi nanti bisa diketahui apakah terbukti dugaan pelanggaran itu atau tidak,” kata Arsyad.

Sementara Humas Tim Sukses Paslon Yuliyanto-Muh Haris (Yaris), Dian Ade Permana mengaku belum mengetahui laporan tersebut, sehingga ia tidak bisa berkomentar. “Kami belum tahu soal laporan tersebut, bagaimana juga yang dimaksud dengan pelanggarannya,” kata Dian. (jks/ton)