31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

PGSI Tuding Pemprov Jawa Tengah Pilih Kasih

TEMANGGUNG— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai pilih kasih alias diskriminatif terkait pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru-guru SLTA. Sebab , Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di SMA/SMK (SLTA) swasta, tidak diberikan tunjangan kesejahteraan. Berbeda dengan GTT/PTT SLTA negeri yang tetap mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari Pemprov.

Saat ini, Pemprov hanya mengalokasikan dalam anggaran APBD Provinsi 2017 untuk memberikan tunjangan kesejahteraan bagi GTT/PTT di SMA/SMK negeri. Sedangkan untuk GTT/PTT di SMA/SMK swasta, tidak ada alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan.

Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung, Humam Sabroni, menyampaikan, per 2017, pengelolaan SMA/SMK—baik negeri maupun swasta—yang semula di bawah Pemkot/Pemkab, telah diserahkan kepada Pemprov. “Namun, tunjangan kesejahteraan hanya akan diberikan kepada GTT/PTT di SMA/SMK negeri. Sedangkan swasta tidak dianggarkan.”

Menurut Humam, perlakuan tersebut berbeda ketika SMA/SMK masih dikelola Pemkab. Saat dikelola Pemkab, tunjangan kesejahteraan yang bersumber pada APBD kabupaten, diberikan kepada GTT/PTT, baik yang bertugas di SMA/ SMK negeri maupun swasta. Besarnya, Rp 250 ribu/bulan.

“GTT/ PTT pada dasarnya sama-sama bekerja untuk membantu lembaga pendidikan, dalam upaya mencerdakan anak-anak bangsa. Sehingga, pemerintah tidak perlu memilah-milah antarsekolah negeri dan swasta dalam memberikan bantuan tunjangan kesejahteraan kepada mereka.” (jpg/isk)

Latest news

Related news