31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Sekolah Tarik Iuran Sewa Komputer

SEMARANG – Kebijakan Menteri Pendidikan yang mewajibkan sekolah melakukan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mulai menimbulkan persoalan. DPRD Jateng mendapatkan keluhan dari orang tua siswa, jika ada sekolah yang menarik biaya tambahan untuk menyewa komputer.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi mengaku mendapatkan keluhan dari wali murid di SMAN 4 Semarang. Pihak sekolah membebani masing-masing siswa membayar uang sebesar Rp 879 ribu. ”Itu keluhan dari masyarakat. Uang itu berdasarkan rapat sekolah akan digunakan menyewa komputer agar bisa unas online,” katanya.

SMAN 4 Semarang diketahui hanya memiliki 30 unit komputer. Padahal siswa yang akan mengikuti unas online sebanyak 399 siswa. Kondisi itu jelas tidak memungkinkan, sehingga pihak sekolah mengumpulkan orang tua siswa. ”Sebenarnya banyak yang tidak setuju, karena iuran itu jelas memberatkan. Apalagi ini sudah mendekati ujian,” ujarnya.

Dewan sejatinya tidak mempersoalkan ketika pemerintah mewajibkan dan menerapkan unas online. Tetapi harus melihat kondisi di lapangan apakah sudah siap atau belum. Toh sebenarnya jika harus tetap unas menggunakan lembar jawab, tidak ada persoalan bagi masyarakat. ”Keluhan dari masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti. Jangan sampai unas online justru memberatkan dan membebani,” tambahnya.

Surat Edaran Mendikbud No 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Ujian Nasional sudah dikeluarkan dan mewajibkan sekolah yang memiliki 20 komputer untuk mengikuti unas online. Harusnya, kebijakan dibarengi dengan fasilitas yang memadai dan tidak asal-asalan. ”Kebijakan yang tidak berdasar. Mendikbud harusnya melihat kondisi kesiapan di lapangan sebelum mengeluarkan kebijakan,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Ia mengaku belum mengetahui adanya iuran untuk menyewa komputer di SMAN 4 Semarang. Pihaknya dalam waktu dekat akan menelusuri kebenarannya. Meski begitu, kejadian tersebut bisa saja dilakukan sekolah karena adanya kewajiban dari pemerintah. ”Jika sekolah tidak ada fasilitas, mereka akan memaksakan. Salah satunya dengan meminta iuran dari orang tua siswa,”  tambahnya.

DPRD Jateng sudah melakukan safari ke sejumlah daerah untuk memantau persiapan unas online. Diakui memang banyak sekolah tidak sanggup, karena infrastruktur masih belum memadai. ”Ini yang harus dikaji ulang. Sebenarnya unas online bagus, selama tidak membebani dan menyusahkan masyarakat,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Latest news

Related news