31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Keputusan Mendikbud Dinilai Legalkan Pungli

SEMARANG – Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, yang tidak melarang pihak sekolah negeri mulai SD hingga SMA melakukan pungutan, dianggap rancu oleh kalangan DPRD Jateng. Sebab, pemerintah seharusnya berupaya menjamin pendidikan berkualitas tanpa ada pungutan biaya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdiyanto, menilai keputusan Mendikbud tersebut justru membuka pintu pungli yang selama ini berusaha ditutup rapat. Menurutnya, selama ini sudah banyak pihak sekolah yang menarik pungutan dari orang tua siswa. Entah secara sembunyi-sembunyi maupun blak-blakan.

”Tanpa ada instruksi menteri saja sekolah sudah menarik pungutan. Sekarang kalau begini, mereka justru bisa semakin menjadi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (30/1).

Rusdiyanto meminta, regulasi pungutan tersebut harus dicabut. Apalagi sasaran pungutan bukan hanya orang tua siswa, tapi juga para alumni dan masyarakat sekitar. Jika tidak dicabut, dikhawatirkan masyarakat justru jadi ladang untuk menambah rupiah sekolah.

”Sama saja dengan melegalkan pungli (pungutan liar). Rakyat akan dieksploitasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, pungutan ini bersifat sumbangan atau sukarela. Jika memang sekolah tidak mampu menutup biaya operasional, boleh meminta partisipasi dari masyarakat. Apalagi saat ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum bisa dicairkan. Pihak SMA/SMK pun belum mendapatkan pemasukan dari SPP karena peraturan gubernurnya (Pergub) belum diterbitkan.

Nantinya Pergub yang mengatur SMA/SMK juga memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggali dana melalui partisipasi masyarakat. Tapi, sebelumnya, harus dilakukan musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. ”Kami belum bisa memastikan kapan Pergub bisa diterbitkan. Tapi kami berusaha secepatnya,” katanya.

Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang (Upgris), Dr H Ngasbun Egar menjelasan, sah-sah saja jika sekolah melakukan pungutan dari masyatakat. Sebab, konsepnya, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pendidikan, juga masyarakat.

Hanya saja, dia berpesan pemungutan ini tetap pada koridornya. Tidak seenaknya sendiri. Harus ada transparansi dari pihak sekolah. ”Sekolah butuhnya berapa, dana BOS berapa, dan lain sebagainya. Kurang berapa, baru bisa meminta partisipasi masyarakat,” ucapnya.

Wajarnya, lanjut Ngasbun, kebutuhan operasional masing-masing sekolah selama satu tahun sudah dihitung. Kemudian dikurangi bantuan dari pemerintah, sisanya dibebankan pada SPP yang wajib dibayar orang tua siswa setiap bulan.

Dia pun kurang setuju jika besaran SPP dipukul rata. Sebab, kondisi ekonomi setiap siswa berbeda. ”Yang kaya, sedang, atau kurang mampu, sebaiknya berbeda-beda. Jangan dipukul rata,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya tidak melarang pihak sekolah melakukan pungutan, baik dari orang tua siswa maupun dari masyarakat sekitar. Alasannya, sekolah tidak akan maju jika hanya mengandalkan aliran dana dari pemerintah saja. Namun pungutan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai praktik pungli, karena nantinya akan rawan terjadi pungli di lingkungan lembaga pendidikan jika tidak diawasi dengan serius.

Muhadjir juga mengatakan bahwa pihaknya terus berusaha mencegah praktik pungli di lingkungan lembaga pendidikan. Selain membentuk unit pemberantasan pungli wilayah Kemendikbud, ia juga merancang supaya akses pembayaran terkait fasilias pendidikan bersistem elektronik sehingga semua transaksi bisa tercatat.

”Mulai pengadaan barang hingga pembelian buku akan akan kami terapkan dengan sistem transaksi online. Sehingga, kasus-kasus (pembayaran untuk masuk sekolah favorit, Red) tidak terjadi lagi tahun ini,” tegasnya.

Pungutan biaya sekolah sah-sah saja dilakukan asalkan tidak memaksa. ”Kami menekankan agar ada penguatan pendanaan sekolah dengan semangat gotong royong,” jelasnya. Pungutan itu bukan hanya berasal dari orang tua siswa, namun juga bisa dari masyarakat luas. ”Mohon dibedakan antara pungutan liar dan resmi. Kami sudah konsultasi dengan Menko Polhumkam terkait hal itu ternyata tak masalah asal resmi dan untuk pengembangan sekolah,” katanya.  (amh/aro/ce1)

Latest news

Related news