33 C
Semarang
Senin, 6 Juli 2020

Cuti Usai, Petahana Rawan Gerilya

Another

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

SEMARANG – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Abhan Misbach khawatir, masa tenang kampanye Pemilu 2017 justru dimanfaatkan petahana untuk bergerilya. Sebab, masa cuti petahana habis bersamaan dengan masa kampanye.

”Tanggal 12 Februari mereka sudah aktif bekerja sebagai kepala daerah. Ini kan rawan ada pergerakan,” ucapnya. Dikatakan, sejak masa cuti kampanye hingga pencoblosan 15 Februari mendatang, merupakan masa-masa krusial. Potensi dugaan pelanggaran semakin besar, terutama bagi petahana. Karena itu, pihaknya akan mengerahkan pengawasan semaksimal mungkin. Terlebih, saat masa tenang, Bawaslu sudah menerjunkan pengawas hingga tingkat TPS.

Menurutnya, di masa tenang dilarang melakukan kegiatan karena bisa dianggap pelanggaran kampanye di luar jadwal. Pelanggaran ini bisa membuat peserta pemilu terjerat sanksi pidana. Kalau sekali diperingatkan masih nekat, bisa didiskualifikasi atau dibatalkan dari peserta pemilu. ”Hal ini berlaku untuk semua calon, bukan hanya petahana. Kalau ada kegiatan atau kampanye di luar jadwal, bisa dipidanakan,” tegasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyadari jika petahana yang sudah aktif bekerja, berpotensi melakukan pelanggaran. Meski waktunya hanya empat hari, ada kemungkinan bisa memengaruhi kebijakan pemilih dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala daerah.

Meski begitu, dia berharap petahana tidak melakukan intervensi agar masyarakat bisa memberikan suara tanpa intimidasi. ”Mungkin seharusnya cutinya tidak sampai masa kampanye, tapi pencobolosan. Jadi incumbent benar-benar tidak terlibat langsung dalam pilkada sebagai orang pemerintahan,” ucapnya.

Dia meminta Bawaslu Jateng untuk terus mengawasi apa yang harus diperhatikan. Jika perlu, bisa melakukan tindakan yang lebih banyak untuk mengurangi risiko pelanggaran.

Pihaknya pun akan mengerahkan desk pilkada Pemprov Jateng untuk ikut memantau agar PNS bisa menjaga netralitas. ”Ini adalah harga demokrasi yang bisa dibeli. Agar masyarakat bisa merasakan kualitas demokrasi yang baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Joko Purnomo menilai, banyak pihak yang terlalu waswas terkait potensi pemanfaatan jabatan petahana. Menurutnya, waktu empat hari dirasa tidak efektif untuk melakukan pergerakan. ”Apalagi masyarakat sekarang sudah cerdas,” katanya. (amh/ric/ce1)

Latest News

Menang 100

Inilah gambaran hasil pemilu di Singapura Jumat depan: partai penguasa, PAP, akan menang 100 persen. Itulah memang tujuan pemerintah mendadak...

Tanpa Riba

Tamu saya kemarin empat kelompok. Para pengusaha restoran mengajak bicara soal bagaimana membangkitkan bisnis mereka yang koma. Para pengusaha anti riba menyerahkan buku merah keyakinan mereka:...

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Landscape Politik Tidak Membanggakan

JAKARTA-Menyongsong peringatan Hari Antikorupsi, panggung politik dan kepemimpinan nasional disuguhi pertunjukan yang tidak membanggakan.   Ketua DPR, lembaga legislatif, lembaga pembuat hukum mempertontonkan sikap yang jauh dari...

Telkom Santuni Anak Yatim

PEKALONGAN-Di bulan suci Ramadan ini, Telkom Witel Pekalongan kembali berbagi dengan anak yatim piatu di Pekalongan lewat Safari Ramadan. Selain berharap berkah, juga meminta...

Kasus Suteki, DKKE Masih Kumpulkan Bukti

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Kasus keterlibatan salah satu guru besar Universitas Diponegoro (Undip) terus bergulir. Meski demikian, Undip masih belum memutuskan sanksi pada Prof Suteki, yang disebut...

Berbaur dengan Warga, Diajak Blusukan ke Kampung

Kampung Tidar Campur dikejutkan dengan kedatangan satu keluarga turis asal Belgia, Senin (28/8) lalu. Mereka penasaran dengan keberadaan Kampung Pelangi di Kota Magelang itu,...

Underpass Macet, Gombel Baru Searah Lagi

SEMARANG-Baru beberapa hari diujicoba, underpass Jatingaleh ternyata masih menimbulkan kemacetan. Hal itu membuat Forum Lalu Lintas Kota Semarang yang merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub),...

Kopi Margoredjo, Legenda Kopi Indonesia Rajai Eropa

SEKILAS kedai kopi milik Widayat Basuki Dharmowiyono, 72, tak seperti kedai-kedai kopi pada umumnya. Bahkan, jika tidak mengetahui persis alamat yang dituju, bisa saja...