31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

2.172 Bangunan Segera Dibersihkan

SEMARANG – Sebanyak 2.172 bangunan di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dipastikan akan digusur alias diratakan dengan tanah. Ditargetkan, akhir Desember 2017 mendatang semuanya telah bersih. Saat ini, data terkait warga yang terkena dampak proyek normalisasi Sungai BKT telah diyakini akurat. Hal itu menyusul selesainya studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (Larap).

Rekapitulasi penggunaan lahan berdasarkan hasil studi Larap Sungai Banjir Kanal Timur tercatat sebanyak 2.172 bangunan, terdiri atas kios permanen pedagang kaki lima (PKL) maupun hunian warga di sepanjang bantaran Sungai BKT. Jumlah tersebut tersebar di 12 kelurahan. Secara rinci, terdapat 1.374 PKL, 666 tempat tinggal, 38 fasum (musala, pos ronda dan toilet) dan 94 bangunan lainnya  (TPS, kandang dan rumah kosong).

Dinas Perdagangan Kota Semarang sejauh ini terus mempercepat relokasi untuk PKL di sepanjang bantaran Sungai BKT.

”Berdasarkan data hasil studi Larap, ada 1.237 PKL. Semuanya akan kami masukkan menjadi satu kelompok di Pasar Klitikan Penggaron, Semarang. Targetnya, akhir Desember harus sudah bersih semua,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, usai melakukan sosialisasi terhadap PKL yang terkena dampak proyek normalisasi Sungai BKT di kantor Kelurahan Pandean Lamper, Gayamsari, Kamis (26/1). Sosialisasi diikuti sedikitnya 200 PKL.

Untuk tahap selanjutnya, pihaknya akan melakukan proses lelang untuk kelanjutan pembangunan Pasar Klitikan Penggaron sebagai tempat relokasi pedagang. ”Targetnya, pembangunan Pasar Klitikan harus sudah selesai Oktober. Begitu pembangunan selesai, PKL langsung ditempatkan,” ujarnya.

Untuk pembangunan Pasar Klitikan Penggaron tersebut, kata Fajar, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 15 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sebanyak 1.200 kios.

”Kalau data Larap ada 1.237 PKL, di sana (Pasar Klitikan) masih ada sisa lapak yang belum terpakai. Jadi, saya rasa cukup untuk menampung semua PKL yang ada,” ungkap dia.

Apabila tempat relokasi di Pasar Klitikan tersebut tetap tidak memadai, lanjut Fajar, sisa PKL akan digeser ke Pasar Banjardowo. ”Karena Pasar Banjardowo sudah menjadi milik Pemkot Semarang.

Sedangkan untuk penghuni rumah di bantaran Sungai BKT nanti disiapkan rusunawa. Untuk teknisnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,” katanya.

Sejauh ini, Fajar mengaku tidak menemui kendala berarti. Hampir semua warga yang terkena dampak proyek ini tanpa reaksi apa pun. ”Mereka semua menyetujui. Data Larap ini sudah pasti. Semangatnya luar biasa untuk segera direlokasi,” ujarnya.

Mereka juga meminta kejelasan kepada pemerintah, kapan dimulainya proses relokasi tersebut. ”Mayoritas warga bertanya kapan akan dipindah? Hasil rapat dengan Pak Wali dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana, begitu sudah ada pemenang lelang, nanti akan langsung dikeruk. Mulai dari daerah yang kosong-kosong dulu (dari hilir sisi utara), yakni mulai Tambakrejo, Kaligawe dan Sawah Besar,” bebernya.

Berdasarkan jumlah KTP, hasil Larap total PKL yang memiliki KTP sebanyak 780 orang, 696 di antaranya ber-KTP Semarang. Sisanya 88 orang ber-KTP luar Semarang. Secara psikis, Fajar mengaku telah memahami karakteristik masyarakat maupun PKL di sepanjang bantaran Sungai BKT.

”Karena saya pernah menjadi camat di sini (Gayamsari), maka akan saya kawal. Sebelum PKL dipindah, tempat relokasi harus sudah jadi dulu. Karena ini memindah manusia dengan berbagai macam karakter berbeda, maka harus hati-hati,” katanya.

Fajar juga meyakinkan, bahwa tidak ada biaya sepeser pun yang dibebankan kepada warga saat proses pemindahan. Apabila warga mendapati adanya pungutan dari petugas, ia meminta warga tak segan melaporkan.

”Tidak ada pungutan biaya selama proses pemindahan. Kalau ada yang minta uang, laporkan ke dinas. Tetapi kalau rusunawa, hanya bayar retribusi,” terangnya.

Pihaknya menjanjikan saat pindahan akan memberi fasilitas transportasi berupa truk yang akan disediakan oleh Satpol PP.

Perwakilan PKL Kelompok III, Syuhada, mengatakan, sempat khawatir kalau nanti ada pungutan biaya selama proses relokasi. Namun setelah dijelaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan, rata-rata semua PKL di kelompoknya setuju.

”Kami lihat pemerintah sudah bijaksana. Mereka memberikan solusi relokasi. Hanya saja, kami meminta selama proses relokasi harus dilakukan secara transparan dan jujur,” pintanya.

Sejauh ini, kata dia, belum ada kendala berarti. Artinya, tidak ada hal yang dipermasalahkan oleh warga. ”Sementara ini kami setuju dan tidak ada masalah,” ujarnya. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news