31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Sebaran Pangan Belum Merata

SEMARANG – DPRD menilai sebaran pangan dan gizi di Jawa Tengah masih belum merata. Kondisi ini membuat banyak terjadi ketimpangan dalam hal kesehatan di 35 daerah di Jateng.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mengatakan, Pemprov Jateng harus mengevaluasi kembali konsumsi tata laksana pedoman gizi seimbang pada masyarakat. Sebagai provinsi yang menggunggulkan program pembangunan, maka pemenuhan terhadap gizi dan makanan perlu diperhatikan karena adanya keterkaitan bahwa pangan adalah komponen dasar mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. ”Menjadi ironi jika konsumsi protein oleh penduduk Jateng masih rendah bila dibanding rata-rata konsumsi di Indonesia,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, dalam 10 Program Gizi Seimbang (10 PGS) disebutkan salah satunya yaitu mengonsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi. Selain dipastikan tingkat konsumsinya, perlu menjadi perhatian pula pemerataan akses konsumsi protein di Jateng.

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses serta mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. ”Jadi berbicara gizi, tidak hanya melulu bagaimana mengonsumsi makanan yang bernutrisi, namun lebih penting tentang bagaimana akses mendapatkan makanan yang bergizi tersebut, dan saat ini masih terjadi ketimpangan dalam pemerataan pangan dan gizi di Jateng,” tambahnya.

Saat ini, konsumsi protein hewani penduduk Jateng berasal dari daging, ikan maupun telur. Selain protein, kata Karsono, yang tak kalah penting dalam 10 PGS adalah ketersediaan air bersih, akses air bersih untuk minum dan berperilaku sehat serta sanitasi layak. Data statistik air bersih BPS (Badan Pusat Statistik) Jateng 2015 tentang persentase rumah tangga menurut sumber air minum sumur terlindung masih ada 17 kabupaten/kota di Jateng yang angkanya masih di bawah rata-rata provinsi yaitu sebesar 29,82 persen.

”Pemprov harus mulai meningkatkan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan termasuk konsumsi protein dan akses air bersih di seluruh kabupaten dan kota,” tambah anggota Komisi B DPRD  Jateng, Riyono. (fth/zal/ce1)

Latest news

Related news