31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Kajian Izin Amdal Harus Transparan

SEMARANG – DPRD Jateng meminta agar pihak pro dan kontra dalam pembangunan pabrik semen di Rembang menyiapkan bukti-bukti pendukung. Hal itu penting, agar pascasidang dan ada keputusan dari gubernur, maka tak ada lagi polemik.

Rencananya, sidang terbuka pengkajian izin lingkungan oleh Komisi Penilai Amdal akan dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kamis 2 Februari 2017.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto meminta semua pihak menghormati proses yang berjalan. Semua harus menyiapkan bukti-bukti agar tidak ada lagi konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang. Ia tidak mempersoalkan apakah pabrik semen jadi di bangun atau tidak di Rembang. Yang penting, bagaimana langkah nyata pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Mengingat, data BPS 2016, angka kemiskinan di Rembang mencapai 20,97 persen atau nomor tiga terbawah dari 35 kabupaten/kota. ”Jika pabrik dibangun jelas akan berdampak pada masyarakat banyak. Kalau tidak dibangun ya harus dicarikan upaya lain untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Untuk itu, ia berharap agar pengkajian izin lingkungan oleh Komisi Penilai Amdal harus transparan dan bisa diketahui publik.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan saat ini masih ada penambangan batuan gamping di karst Rembang yang dilakukan 14 perusahaan. ”Jika hanya penampangan dan pengolah di luar Rembang jelas merugikan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Sugeng Riyanto mengatakan PT Semen Indonesia (Persero) TBK telah mengajukan permohonan izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Pengajuan ini juga menjadi salah satu perintah gubernur dalam surat keputusan No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentang  Pencabutan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. ”Kami akan melakukan sidang terbuka dan masyarakat umum bisa memberikan masukan melalui Kantor Dinas LHK di Jalan Setiabudi Srondol Nomor 201 B Semarang, atau email amdal.jateng@yahoo.com. Tapi saat sidang yang bisa memberikan masukan hanya yang memperoleh undangan,” katanya. (fth/zal/ce1)

Latest news

Related news