31 C
Semarang
Sabtu, 15 Mei 2021

Agustus, Normalisasi BKT Dimulai

SEMARANG – Program normalisasi saat ini sudah memasuki tahap lelang. Ditargetkan, sebelum Agustus, pembangunan konstruksi sudah bisa dimulai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Air Jateng, Prasetyo Budi Yuwono mengaku, pengerjaan normalisasi BKT bersifat multiyears. Artinya, saat ini yang digarap hanya bagian sungai dari Majapahit, hingga muara saja.

”Mungkin selesainya 2017 akhir atau 2018 awal. Sementara untuk hulu, akan dikerjakan setelah hilir selesai. Saat ini masih DED (Detail Engineering Design),” ucapnya, Rabu (25/1).

Dijelaskan, proyek normalisasi ini akan dikerjakan secara stimulan. Artinya, mana yang bisa digarap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, tanpa melibatkan wilayah permukiman, akan dilakukan dahulu. ”Bertahap sesuai kondisi di lapangan. Memang masalah sosial ini yang menjadi kendala utama normalisasi BKT,” tegasnya.

Prasetyo menegaskan, tidak ada kendala dalam proses konstruksi. Kendala terberat justru pada masalah sosial. Mensterilkan permukiman agar warga mau pindah ke lokasi yang akan ditentukan Pemkot Semarang.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Ni Made Sumiarsih menerangkan, masalah sosial masih menjadi fokus pegerjaan normalisasi. Terkait konstruksi, dia melihat tidak ada kendala yang berarti. Meski toh ada perubahan teknis di lapangan, itu sudah jadi hal biasa.

Normalisasi sepanjang 6,7 kilometer dari Jembatan Majapahit hingga muara ini, akan dibagi menjadi tiga paket. ”Tapi semua dikerjakan serentak. Nanti mengerjakan yang masalah sosialnya sudah klir dulu,” tegasnya.

 Sementara, Pemkot Semarang melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai gencar sosialisasi kepada pedagang kaki lima (PKL) dan penghuni bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

“Hari Kamis lalu kita sosialisasi di Rejosari, besok (hari ini) di PKL Jalan Unta Raya. Kita lakukan secara bertahap. Kita targetkan akhir Februari ini sosialisasi awal sudah selesai. Sehingga para penghuni sudah jelas mereka menemapti lahan tak berizin dan siap direlokasi,” terang Kepala Dinas Perdagangan, Fajar Purwoto, kemarin.

Fajar menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan tempat relokasi, yakni Pasar Klitikan Penggaron dan Pasar Banjardowo. Untuk pasar klitikan sendiri tahun ini masih meneruskan pembangunan. “Kita anggarkan Rp 15 miliar untuk melanjutkan pembangunan pasar klitikan. Dengan asumsi bisa menampung 1.200 PKL. Bila masih kurang nanti kita tempatkan di Pasar Banjardowo,” kata Fajar sembari menambahkan, telah mengalokasikan anggaran relokasi sebesar Rp 3,5 miliar. (amh/zal/ce1)

Latest news

Related news