31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

Nyampah di Sungai, Harus Diberi Sanksi Sosial

SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengajak seluruh masyarakat untuk proaktif merawat sungai. Sebab, jika sungai bisa kembali pada fungsinya, banyak multiplier effect yang bisa didapat.

Ada prinsip yang tengah digalakkan terkait perawatan sungai. Yaitu mengembalikan sungai sesuai fungsinya. Prinsip ini jelas membutuhkan kesadaran masyarakat setempat dalam memperlakukan sungai. Ganjar mengakui, banyak tantangan untuk mengembalikan sungai sesuai fungsinya. ”Sekarang, masih ada warga yang BAB (buang air besar) di sungai. Mbok ya di jamban. Selain itu, juga tidak membuang sampah di sungai,” ucapnya.

Karena itu, dia meminta, sanksi sosial perlu diberikan bagi mereka yang mengotori sungai. Salah satunya dengan menegur bareng-bareng. ”Kalau ada warga yang membuang sampah di sungai, langsung tegur. Kalau perlu, satu kampung ikut menegur sebagai sanksi sosial,” paparnya.

Jika masyarkakat memperlakukannya dengan baik, lanjutnya, otomatis, sungai akan kembali normal. Jika sudah begitu, masyarakat lah yang akan mendapat keuntungannya. Dia mencontohkan sungai yang menggalir di Desa Wisata Ponggok, Klaten.  Dari aliran sungai yang bersih dan terawat, bisa dikemas menjadi objek wisata. Dari objek wisata tersrbut, pemerintah desa setempat mampu meraup keuntungan hingga Rp 10 miliar per tahun.

”Sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan untuk wisata. Masih banyak keuntungan lain, terutama dalam kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk irigasi pertanian,” bebernya.

Mantan DPR RI ini mengakui, kondisi sungai di wilayah Klaten patut diacungi jempol. Apalagi setelah disentuh dengan gerakan sekolah sungai. Jadi, tidak heran jika Klaten menjadi kiblat nasional pengelolaan sungai.

Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana menambahkan, perawatan sungai bisa mampu mengurangi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dijelaskan, sejak sosialisasi tentang sekolah sungai, banyak masyarakat yang berminat. Bahkan meminta ada sekolah sungai di setiap daerah. ”Tapi dananya yang nggak ada. Kalau dari pengalaman sebelumnya, butuh sekitar Rp 260 juta untuk setiap kegiatan,” ucapnya.

Untuk solusi sementara, dia meminta masing-masing pemerintah daerah bisa memulai pergerakan dahulu. ”Sebaiknya mulai dari sekarang. Kalau tahun ini, kami akan menggarap di Demak dulu,”  tegasnya. (amh/zal/ce1)

Latest news

Related news