Beranda Berita Pungli, Oknum Satpol PP Terancam Dipecat

Pungli, Oknum Satpol PP Terancam Dipecat

Others

SEMARANG – Buntut penyegelan bangunan semipermanen warung swike di Jalan Jolotundo, Gayamsari, Semarang oleh penyidik Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Senin (23/1) lalu, berbuntut panjang. Sebab, pasca penyegelan itu terungkap adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP berinisial S alias Bedhur. Oknum Satpol PP itu meminta uang Rp 10 juta kepada pemilik warung swike, Sugiyo, dengan dalih untuk memuluskan kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin usaha warung swike tersebut.

Kabid Sosialisasi dan Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, membenarkan oknum yang sering disapa Bedhur merupakan anggota Satpol PP. ”Dia bertugas sebagai staf di Satpol PP,” kata Aniceto kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Saat ini, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap oknum tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Namun demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan mengenai hasil pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, sanksinya berat hingga sanksi dipecat.

”Kami masih menunggu proses pemeriksaan dan menunggu hasil rapat bersama pimpinan. Sanksi apa yang akan diberikan, apakah dipecat atau tidak, itu ranah atasan,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya mengetahui masalah ini dari media beberapa hari lalu, setelah adanya kegiataan penertiban, yakni penyegelan warung swike di Jalan Jolotundo. Setelah itu, pihaknya memanggil oknum tersebut.

”Kami menyesalkan adanya tindakan oknum Satpol PP yang berani meminta uang tersebut. Sebagai penegak Perda, seharusnya bisa memberikan contoh baik dan mengayomi, bukan malah meminta uang atas dalih pengurusan IMB. Bagi kami, ini penipuan, bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan institusi kami,” tegasnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi lagi. Seluruh anggota Satpol PP juga akan dikumpulkan untuk diberikan pembinaan. ”Kejadian ini menjadi pembelajaran, jangan sampai terulang ke depan,” katanya.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan tim Saber Pungli Kota Semarang akan menelusuri dan mengusut kasus ini. ”Ini menjadi preseden buruk bagi aparat penegak Perda. Kalau penegak Perda saja  melakukan tindakan tak terpuji seperti ini, lantas akan dibawa ke mana negara ini,” ujarnya.

Dia juga meminta agar oknum tersebut, apabila terbukti melakukan pungli, harus diberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi administrasi, disiplin, hingga pemecatan jika memang merupakan kesalahan berat atau mengarah kepada tindak pidana. Tentunya, sanksi diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

”Kota Semarang tidak akan bisa tertib kalau Satpol PP masih mau disuap, minta duit dan seterusnya. Jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, pemilik warung swike, Sugiyo, mengaku sejak membangun warung pada November 2016 lalu, dia telah didatangi oleh petugas Satpol PP. Dia mengaku diminta dan menyerahkan uang Rp 10 juta kepada oknum Satpol PP berinisial S alias Bedhur tersebut.

”Saya diminta membayar Rp 10 juta. Setelah bayar, saya diperbolehkan berjualan di sini,” kata Sugiyono.

Dalih oknum itu, kata dia, uang Rp 10 juta tersebut untuk biaya pengurusan IMB dan izin usaha. Ia shock, karena tim Satpol PP meminta Sugiyo untuk membongkar bangunan tersebut karena melanggar perda.

”Saya hanya wong cilik yang tidak paham hukum. Kalau mau menegakkan hukum seharusnya dilakukan secara adil. Karena banyak karaoke liar yang digunakan prostitusi di dekat MAJT malah dibiarkan tanpa ada penertiban,” ujarnya. (amu/aro/ce1)

Stay Connected

12,298FansSuka
35PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Latest News

Tesla Halmahera

Related News