31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

Dewan Usulkan Raperda CSR Perusahaan

TEMANGGUNG – Belum semua perusahaan di Kabupaten Temanggung menjalankan program coorporate social responsibility (CSR). Untuk itu, DPRD Kabupaten Temanggung mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Juru bicara (jubir) Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Elynawati menuturkan, berdasarkan kunjungan lapangan yang dilakukan pihaknya, ada perusahaan kecil yang sudah mengeluarkan dana CSR-nya dengan jumlah besar. Namun banyak pula perusahaan besar yang mengeluarkan CSR-nya dengan nominal yang sangat kecil. Bahkan dijumpai pula perusahaan yang sama sekali tidak mengeluarkan dana CSR-nya.

“Kami (Komisi D, Red) mengambil 17 sampel perusahaan di Temanggung. Kami menjumpai ada perusahaan besar yang hanya memberikan dana CSR-nya sebesar Rp 2 juta dalam setahun,” ucap Elynawati saat sidang paripurna DPRD Temanggung rapat k-3 masa persidangan tahun 2017 di ruang sidang DPRD setempat, kemarin (24/1).

Anggota Fraksi Golkar Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung itu melanjutkan, selama ini pemerintah daerah hanya sebatas imbauan kepada perusahaan untuk mengeluarkan tanggung jawab sosial, belum ada perda dan payung hukum yang jelas atau mengikat. “Melihat fakta dan problematika yang. Perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bisa segera rumuskan dan disahkan,” pintanya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Badrun Mustofa menuturkan, semangat perda ini supaya terjadi pemerataan, tepat guna, tepat sasaran alias tidak disalahgunakan. “Dengan adanya perda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini, diharapkan bisa menghindari atau meminimalisasi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan CSR,” ungkapnya.

Masih menurut Badrun, supaya CSR benar-benar tepat sasaran, pihaknya akan mengusulkan atau membentuk tim fasilitasi CSR dengan melibatkan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen lainya.

“Tim tersebut nanti yang bekerja untuk menverifikasi mana-mana lembaga, komunitas atau kelompok masyarakat yang berhak menerima CSR, tentunya bekerja sama dengan perusahaan yang ada,” imbuhnya.

Badrun menambahkan, selama ini, CSR digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan rumah ibadah. Selain itu, banyak juga untuk kegiatan untuk tujuh belasan dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Menurutnya, yang sudah berjalan sudah bagus, namun ke depan, alangkah lebih baik lebih memprioritaskan hal-hal yang penting dan mendesak, seperti bantuan diperuntukkan untuk rumah tidak layak huni (RTLH).

“Dengan perda ini, saya berharap, bisa lebih terintegrasi antara Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Sosial (Dinsos), perusahaan dan lembaga atau dinas terkait lainya,” jelasnya. (san/lis)

Latest news

Related news