Pembebasan Lahan Tol Capai 51 Persen

  • Bagikan

KENDAL—Pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Semarang-Batang terus dilakukan. Dipastikan, pembebasan lahan dapat selesai maksimal Maret 2017. Sejauh ini, panitia pengadaan tanah telah menyelesaikan 51 persen.

Kepala Kementerian ATR/BPN Kabupaten Kendal, Heri Fathurahman mengatakan bahwa pihaknya optimistis hingga Maret nanti, target pembebasan lahan 100 persen bisa terpenuhi. “Kekurangan 49 persen saat ini sedang kami upayakan semaksimal mungkin,” katanya, Senin (23/1) kemarin.

Peningkatan 51 persen, menurutnya, progres yang cukup cepat. Sebab, hingga akhir Desember tahun lalu baru 24 persen. Jadi selama kurang dari sebulan ini, pihaknya sudah bisa menyelesaikan 26 persen.

Heri mengklaim, 51 persen tersebut sudah ia bayarkan ganti kerugian lahan. Sisa 49 persen, menurutnya memang ada beberapa kendala seperti lahan bengkok, lahan sekolah dan tanah wakaf. Sehingga prosesnya harus melalui aturan yang ada.

Proses pembebasan lahan yang cepat, menurut Heri, juga bergantung pada kelengkapan surat kepemilikan tanah. Sebab, kendala teknis di lapangan, data kepemilikian tanah belum lengkap dan valid. Hal itu mengakibatkan proses verifikasi dan validasi data juga terhambat.

Heri mencontohkan, status tanah yang sudah berpindah kepemilikan, adanya ahli waris yang sulit ditemui, dan sebagainya. “Makanya untuk memudahkan musyawarah dan pembayaran, datanya supaya lengkap dan valid,” tambahnya.

Selain itu, Heri juga mengklaim tidak ada penolakan dari warga berkait pembangunan tol tersebut. Hanya saja, ada beberapa yang keberatan tentang besarnya harga ganti rugi atau nilai yang diberikan sudah ditetapkan oleh tim appraisal.

“Intinya, tidak ada warga yang menolak pembangunan jalan tol. Tapi soal besaran ganti rugi memang itu tidak bisa dilakukan tawar menawar. Tapi warga masih menghendaki adanya tawar menawar ganti rugi,” ungkapnya.

Menurutnya, ganti rugi yang disediakan oleh tim pembebasan lahan ada tiga macam bentuknya. Yakni pertama berupa uang, kedua barang atau tanah senilai dengan ganti rugi ditetapkan oleh tim appraisal. Ketiga yakni penyertaan modal atau saham. Dimana warga nantinya bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tol.

Untuk mengejar target, pihaknya melakukan percepatan validasi data dengan berkoordinasi kepada pemilik lahan. Diharapkan, warga segera memberikan informasi, jika ada data yang sudah berubah. “Upaya percepatan terus dilakukan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemangku jabatan, baik dengan pemda dan dewan,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Prapto Utono mengatakan panitia pengadaan lahan harus berkerja keras untuk menyelesaikan target. Jika tidak, pembangunan jalan tol tidak akan selesai sesuai target. “Harus ada koordinasi dan komunikasi supaya masing-masing pihak bisa saling membantu, sehingga pengadaan lahan bisa lebih cepat,” tandasnya. (bud/ida)

  • Bagikan