31 C
Semarang
Minggu, 16 Mei 2021

Berdiri di Jalur Hijau, Bangunan Harus Dibongkar

SEMARANG – Bangunan semipermanen ’Warung Swike’ yang terletak di Jalan Jolotundo Semarang, akhirnya disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Senin (23/1). Keberadaan bangunan tersebut dinilai melanggar Perda dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun izin usaha.

Camat Gayamsari Bambang Purnomo Aji, mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kondisi bangunan semi permanen tersebut tidak memiliki perizinan. Selain itu, bangunan berdiri di jalur hijau yang tidak diperbolehkan berdiri bangunan.

”Tidak hanya itu, kami juga menerima laporan dari PLN, karena bangunan ini berada di bawah menara Sutet bertegangan tinggi. Sesuai peruntukannya, lahan ini tidak boleh didirikan bangunan, baik rumah maupun tempat usaha,” kata Bambang.

Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva mengatakan, penyegelan tersebut merupakan tindak lanjut penegakan perda, atas laporan yang diterima. ”Kami sudah memanggil pemilik warung pekan lalu. Dia mengakui kesalahanan karena tidak memiliki perizinan apa pun. Maka bangunan ini kami segel dan kami beri waktu 7×24 jam, harus dibongkar oleh pemilik. Jika tidak dirobohkan, maka kami akan bongkar paksa,” tegasnya.

Sementara, pemilik Warung Swike, Sugiyo, mengklaim, sejak bangunan tersebut didirikan pada November 2016 lalu, telah disambangi oleh petugas Satpol PP yang meminta uang Rp 10 juta kepada oknum Satpol PP berinisial S. ”Setelah bayar, saya diperbolehkan berjualan di sini,” kata Sugiyono.

Dalih oknum itu, uang Rp 10 juta tersebut untuk biaya pengurusan perizinan, termasuk IMB. ”Tapi sampai sekarang izin tersebut belum ada. Petugas tersebut namanya ’S’ biasa dipanggil ’Bedhur’. Saya membayar bertahap dua kali masing-masing Rp 5 juta dalam sehari. Saya sabar menunggu, tapi kok malah sekarang disegel,” katanya polos.

Penegakan Perda terus dilakukan oleh Satpol PP, setelah ini juga akan membongkar pos penjagaan yang terletak di Jalan Lamongan Timur III Semarang. Pasalnya jalan tersebut merupakan jalan milik Kota Semarang.

Aniceto Magno Da Silva mengatakan Jalan Lamongan Timur III Semarang merupakan jalan umum milik Pemkot Semarang dan sesuai Perda Pasal 159/2003 dan Pasal 5 menerangkan bahwa dilarang memutus akses jalan umum. ”Kami sudah menggelar rapat bersama pihak terkait mulai Kelurahan Bendan Ngisor, kecamatan, hingga Dinas Penataan Ruang. Hasilnya keberadaan gardu itu harus dibongkar. Dan akan kami lakukan minggu depan,” katanya, kemarin (23/1). (amu/hid/zal/ce1)

Latest news

Related news