31 C
Semarang
Minggu, 16 Mei 2021

TPP Berkurang, Guru Protes

SEMARANG – Sejumlah guru SMA/SMK di Jawa Tengah mulai protes dengan adanya kebijakan pengambilalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke Pemprov Jateng. Salah satu penyebabnya, ternyata tunjangan yang diterima guru menjadi lebih kecil. Di Kota Semarang misalnya, guru-guru SMA/SMK yang awalnya mendapatkan tunjangan Rp 2 juta, sekarang menurun menjadi hanya Rp 850 ribu.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengaku mendapatkan keluhan dari sejumlah guru di Kota Semarang. Untuk tunjangan guru disamaratakan antara guru yang sudah bersertifikasi dengan yang belum sertifikasi. ”Tunjangan mereka dipukul rata menjadi Rp 850 ribu. Padahal saat masih dikelola kota, tunjangan mencapai Rp 2 juta,” katanya.

Dewan juga menyoroti kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru SMA/SMK. Karena selain mendapatkan TPP, guru juga diberikan tunjangan sertifikasi. Jelas ini tidak boleh, harusnya tunjangan hanya satu apakah TPP atau sertifikasi. ”Kalau dobel ya bisa jebol APBD Jateng. Apalagi guru peralihan SMA/SMK jumlahnya tidak sedikit,” tegasnya.

Selain itu, peralihan kewenangan SMA/SMK juga masih menyisakan berbagai persoalan serius. Sejumlah guru bahkan mendapatkan SK dobel dari provinsi maupun dari kabupaten/kota. Ini membuktikan persiapan yang dilakukan kurang matang, sehingga membuat manajemen tidak bagus. ”Khusus untuk TPP, harus dikaji dan dihitung ulang agar bisa menyesuaikan keuangan daerah,” tambahnya.

Dalam pemberian TPP, pemprov harusnya sesuai dengan aturan. Sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Selama ini, dalam pemberian TPP ternyata hanya berdasarkan golongan, jabatan dan eselon. ”TPP harusnya diperhitungkan berdasarkan analisa jabatan, beban kerja dan risiko kerja. Tapi pemprov justru berdasarkan jabatan serta eselon,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi.

Selain itu, anggaran untuk TPP juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai semakin membebani APBD Jawa Tengah yang sekarang ini sudah defisit. Sesuai aturan, pemberian TPP kepada PNS itu bisa diberikan kalau keuangan daerah mampu dan urusan wajib sudah terpenuhi semua. ”Jika TPP diberikan tidak dengan cermat, yang dirugikan justru kepentingan masyarakat Jateng,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

Latest news

Related news