31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Pedagang Ikan Basah Diizinkan di Pasar Lama

SEMARANG – Nasib para pedagang grosir ikan basah Pasar Rejomulyo atau Pasar Kobong masih menunggu keputusan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dari 66 pedagang grosir ikan basah, hanya 16 pedagang yang mengambil undian.

Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan tegas mengeluarkan kebijakan keras bahwa bagi pedagang yang tidak mengambil undian lapak, maka pedagang tersebut tidak mendapatkan lapak di bangunan Pasar Rejomulyo baru. Tetapi sebagian pedagang ikan basah ini bersikukuh menolak pindah ke bangunan baru.

Adanya kesalahan desain pasar (bangunan baru) ini dinilai menjadi masalah serius bagi pedagang ikan basah. Sebab, kondisi bangunan baru tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pedagang ikan basah. Karena itu, para pedagang ikan basah tidak mau pindah sebelum fasilitas diperbaiki sesuai kebutuhan pedagang.

Puluhan pedagang ikan basah Pasar Rejomulyo memprotes kebijakan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Mereka menggelar aksi damai di depan gerbang Balai Kota Semarang, Senin (23/1). Mereka meminta dipertemukan dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk menemukan solusi terkait nasib para pedagang ikan basah.

Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Basah dan Pindang (PPIB) Pasar Rejomulyo Semarang, Mujiburrohman, mengatakan, luas lapak di bangunan baru antara 5×4 (20 meter persegi) hingga 4×6 meter (24 meter persegi). Sedang lapak yang digunakan di pasar lama seluas kurang lebih 50-60 meter persegi per pedagang.

Selain itu, kata dia, fasilitas tempat mobil bongkar muat ikan. Diperhitungkan, di bangunan baru hanya mampu menampung 5-10 truk per jam. Sedangkan di tempat lama mampu menampung 40 truk melakukan bongkar muat secara bersamaan per jam. Total  per malam mencapai 300 truk bongkar-muat ikan basah. Tingginya intensitas aktivitas di salah satu pasar grosir ikan basah terbesar di Indonesia yang mengalahkan Lamongan dan Muara Angke ini dinilai tidak memungkinkan untuk dipindah di bangunan baru yang tidak representatif.

”Padahal dulu berdasarkan sosialisasi kesepakatan awal, kami dijanjikan luasan  2 kali lebih besar dari lapak yang kami tempati sekarang,” kata Mujiburrohman di sela-sela aksi, kemarin.

Dikatakannya, luasan di bangunan baru jelas tidak mampu menampung tingginya aktivitas pedagang pasar grosir ikan basah. ”Total transaksi kurang lebih 100 ton ikan basah per hari untuk kemudian didistribusikan di berbagai wilayah Jawa Tengah, bahkan hingga ke luar Jawa. Sehingga kami membutuhkan tempat dasaran yang luas,” ujarnya.

Apalagi saat ini, kata dia, tingkat masyarakat dalam mengonsumsi ikan basah makin tinggi. Selain permasalahan serius soal luasan lapak yang tidak memadai, lokasi parkir di bangunan baru juga diperkirakan tidak memadhi untuk menampung kebutuhan parkir yang berjumlah rata-rata 300 mobil dan 500 sepeda motor per hari milik pedagang. Belum lagi parkir kendaraan pembeli. Masalah lain, lantai bangunan baru didesain berbahan keramik. Ini sangat tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pedagang ikan basah karena licin akibat lendir ikan. ”Jika dipaksakan akan sangat membahayakan proses jual beli,” katanya.

Karena itu, ia minta agar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mempertimbangkan dan memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Atas pertimbangan itu, pihaknya bersama pedagang ikan basah lainnya menyatakan tidak mengambil undian. Meski sebelumnya telah diberikan warning keras oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang, bahwa pedagang yang tidak mengambil undian bakal terancam tidak mendapatkan lapak.

Setelah melakukan aksi tersebut, perwakilan pedagang akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan audiensi bersama Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Asisten Sekda mewakili wali kota di ruang meeting Sekda Kota Semarang.

Wali Kota Hendrar Prihadi tidak bisa menemui para pedagang, karena sedang kunjungan kerja di Jakarta. Audiensi sempat tegang, karena mengalami deadlock (kebuntuan). ”Dinas perdagangan sejauh ini tidak memberikan solusi konkret terkait masalah ini,” kata Mujiburrohman.

Divisi Hukum dan Advokasi Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang, Zaenal Abidin Petir, mengatakan, pemerintah kota harus mampu mencarikan solusi tepat atas permasalahan yang dialami para pedagang ikan basah ini.

”Pedagang jangan dipaksakan untuk direlokasi dengan fasilitas tempat yang tidak memenuhi. Jika dipaksakan, lambat laun kondisi perdagangan ikan basah akan mati,”ujarnya.

Kebijakan Pemkot Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan fasilitas dan pembinaan kepada pedagang tradisional. Bukan malah mengancam tidak akan mendapatkan lapak bagi yang tidak mengambil undian, maupun memberikan lapak yang tidak layak ditempati. ”Apalagi pasar grosir ikan basah ini ikon Kota Semarang, jadi harus ada solusi yang tepat,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Fajar Purwoto mengakui, telah melakukan pengecekan secara langsung. Jika pedagang dipaksakan untuk dimasukkan akan tidak nyaman. Atas pertimbangan itu, pihaknya menyatakan untuk sementara pedagang ikan basah diperbolehkan berdagang di tempat lama. ”Catatannya tidak boleh mengajak pedagang ikan basah lainnya yang sudah dapat undian kios dan masuk di Pasar Rejomulyo baru,” ujarnya.

Mengenai permasalahan tersebut, kata Fajar, pihaknya telah menyampaikan kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Saat ini, Fajar masih menunggu keputusan wali kota. ”Satu atau dua bulan lagi Pak Wali akan memikirkan apakah mau direvisi atau dipindah. Kami sepakat ninggal (pedagang) ikan basah. Tapi yang sudah dapat undian harus masuk, jangan dipengaruhi untuk tidak masuk,” katanya.

Fajar mengaku masih mencari alternatif solusi. Salah satunya memanfaatkan bangunan Pasar Ikan Higienis (PIH) milik Dinas Perikanan yang saat ini ’mangkrak’.  ”Kami upayakan agar PIH ini bisa ditempati pedagang ikan basah. Tetapi nanti kami harus meminta serah terima terkait PIH dari Dinas Perikanan ke Dinas Perdagangan. Baru kemudian, bisa kami urus sebagai lokasi sementara bagi pedagang ikan basah,” ujarnya.

Fajar memahami betul kondisi tingginya mobilitas transaksi di pasar grosir ikan basah. Memang tidak bisa langsung dipindah. Tetapi untuk pedagang lain, selain ikan basah, harus sudah pindah sesuai target pada 25 Januari mendatang.

”Kami akan berkoordinasi dan audiensi antara pedagang dengan Wali Kota Semarang. Dikarenakan akan ada revisi DED terkait luasan Pasar Baru di lantai bawah bagi ikan asin yang semula menempati di lantai tiga Pasar Rejomulyo baru,” katanya. (amu/aro/ce1)

Latest news

Related news