31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Besaran SPP SMA/SMK Diserahkan Sekolah

SEMARANG – Pemerintah dinilai apatis terkait alih kewenangan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov. Mereka yang memutuskan ganti kewenangan, tapi tidak memikirkan dampaknya. Praktis, transisi alih kewenangan ini dirasa merugikan SMA/SMK. Sebab, hingga menjelang akhir bulan, sekolah belum mendapatkan dana. Mereka tidak bisa menarik uang sekolah lantaran Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) belun digedok. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun belum bisa digunakan.

”Memang ini konsekuensi dari peralihan undang-undang. Tapi kenapa yang membuatnya tidak merancang antisipasinya? Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi,” kata Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang (Upgris), Sudharto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (23/1).

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa berkoordinasi. Toh UU tentang alih kewenangan ini sudah digedok pada 2014 silam. Praktis, masih ada banyak waktu untuk menyusun strategi.

”Pemerintah yang kebangetan. Terlalu cuek. Kalau seperti ini, yang dirugikan kan pelajar. Bikin peraturan tapi tidak mau memberi solusi. Uangnya kan sebenarnya sudah ada. Tinggal disalurkan,” tandasnya.

Jika sudah terlambat seperti ini, dia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng bisa memberi petunjuk kepada SMA/SMK untuk mengatasi persoalan. ”Ini memang tugas berat. Tapi mau tidak mau, harus diberi jalan keluar,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, pihaknya tengah berupaya menyelesaikan Pergub tentang SPP dan mempercepat pencairan dana BOS.

Terkait Pergub, saat ini masih digodok di Biro Hukum, untuk selanjutnya diteken gubernur. Pergub ini tidak menyebutkan nominal SPP masing-masing sekolah. Hanya sebagai payung hukum untuk dijadikan patokan permasalahan di lapangan.

Seperti cara menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dari RKAS itu, nanti akan ketahuan berapa besar anggaran yang terpakai setiap siswa untuk kegiatan belajar mengajar selama satu tahun. ”Nanti dibagi 12 agar ketemu besaran uang sekolah per bulan,” paparnya.

Di Pergub ini, nantinya kepala sekolah diberikan kewenangan untuk menggali dana melalui partisipasi masyarakat. Tapi sebelumnya, harus dilakukan musyawarah antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. ”Kami belum bisa memastikan kapan Pergub bisa diterbitkan. Tapi kami berusaha secepatnya,” tegasnya.

Gatot menyarankan, sekolah bisa memanfaatkan dana BOS untuk membiayai kebutuhan sekolah. ”BOS tinggal mencairkan saja, sekolah nggak usah khawatir. BOS akan cair dalam minggu ini, dan kami ini sedang mencarikan formulasi untuk mencairkannya,” katanya.

Ditambahkan, tahun ini BOS dianggarkan Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Diakui Gatot, anggaran tersebut memang tidak cukup untuk meng-cover kebutuhan operasional. Karena itu, sekolah bisa menggali dana dari masyarakat. ”Payung hukumnya lewat Pergub yang sedang digodok ini,” ujarnya.

Dari sumber dana tersebut, pihak sekolah punya kewajiban untuk memberi semacam subsidi bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Dengan begitu, masyarakat masih bisa menikmati sekolah gratis.

”Setiap penerimaan siswa baru, sekolah diwajibkan menerima 20 persen siswa dari keluarga tidak mampu. Tapi, harus ada keterangan tidak mampu dan masing-masing kelurahan siswa,” tegasnya.

Kepala SMA Negeri 11 Semarang, Yuwana, mengaku, sebelum Pergub tentang SPP keluar, pihaknya tidak berani menarik uang sekolah dari orang tua siswa. ”Kami tetap menunggu Pergub. Semoga segera dikeluarkan,” harapnya.

Jika Pergub tidak segera digedok, pihak sekolah dikhawatirkan akan keteteran dalam pembiayaan operasional sekolah dan gaji guru tidak tetap (GTT) serta pegawai tidak tetap (PTT). Sebab, BOS yang seharusnya bisa digunakan untuk menalangi biaya tersebut, belum bisa dicairkan. Masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaannya.

Dikatakan Yuwana, berdasar ketentuan sebelumnya, BOS baru bisa digunakan pada Februari mendatang.

Dijelaskan, setiap bulan, SMAN 11 Semarang harus mengeluarkan anggaran Rp 40 juta untuk gaji GTT dan PTT. Sementara anggaran BOS untuk GTT dan PTT hanya Rp 20 juta. Sedangkan yang tidak dibiayai APBD Kota Semarang sekitar Rp 17,5 juta.

Sementara ini pihaknya memanfaatkan dana simpanan yang didapat dari sumbangan sukarela masyarakat dan sumbangan sukarela yang tidak bisa dibiayai APBD untuk penganggaran kebutuhan. ”Kalau uang sumbangan sukarela habis, mau tidak mau harus minta lagi ke orang tua siswa,” katanya. (amh/aro/ce1)

Latest news

Related news