11.7 C
Semarang
Kamis, 19 November 2020

Fokus Menata Personel Lupa Ganti Papan Nama

Tiga Minggu Pasca Perubahan OPD

Menarik

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dulu Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) membuat hampir semua berubah. Tak hanya nama dinas/badan, tapi juga segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan persuratan. Baik kop surat, stempel, nama ID Card pegawai, papan nama kantor, dan sebagainya.

SUDAH tiga minggu Organisasi Perangkat Daerah baru di Kota Semarang berjalan. Sejumlah dinas/badan di Kota Semarang langsung melakukan perubahan. Apalagi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuntut jajaran OPD baru bekerja cepat. Dalam satu bulan pasca pelantikan 3 Januari lalu harus melakukan penataan internal, mulai dari sistem administrasi, barang-barang cetakan hingga aksesori kantor dan ruangan.

Dalam tatanan baru, ada 42 OPD di lingkungan Pemkot Semarang. Beberapa dinas dilebur menjadi satu dinas atau badan, ada juga yang dipisah. Seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), yang kini menjadi dua badan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) kini juga dipisah menjadi dua dinas, yakni Dinas Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kini berdiri sendiri-sendiri. Dinas Sosial juga berdiri sendiri, sebelumnya bergabung dalam Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga (Dinsospora).

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dipisah menjadi dua dinas, yakni Dishub dan Diskominfo. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum (DPU), hasil leburan antara Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air – Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM). Dinas Pasar yang sebelumnya berdiri sendiri, kini bergabung dengan Dinas Perdagangan. Sementara Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi bagian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu (BPPT) kini berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KOSONG: Papan nama kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang masih kosong. (Adennyar.wycaksono@radarsemarang.com)
KOSONG: Papan nama kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang masih kosong. (Adennyar.wycaksono@radarsemarang.com)

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang di lapangan, beberapa dinas memang sudah melakukan perubahan menyesuaikan OPD baru, mulai mengganti kop surat, tanda pengenal hingga papan nama dinas/badan, meski belum 100 persen.

Seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sebelumnya BPPT), yang sudah mengubah kop surat maupun formulir permohonan perizinan dan tanda pengenal pegawai. Namun papan nama kantor dinas yang berada di lantai 3 Gedung Moch Ikhsan, Balai Kota Semarang masih tertulis BPPT. Termasuk kantor pelayanannya yang berada di lantai I.

”Barang-barang cetakan sudah 90 persen kita ganti. Memang untuk yang aksesori ruangan, seperti papan nama kantor dan papan sosialisasi yang di jalan belum, masih dalam proses pemesanan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ulfi Imran Basuki, saat ditemui di kantornya akhir pekan lalu.

”Untuk perubahan OPD ini sendiri sudah dipersiapkan saat pembahasan APBD 2017 kemarin. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau soal anggaran,” tegasnya.

Meski saat ini masih dalam masa transisi OPD baru, namun pihaknya mengklaim tidak memengaruhi pelayanan. Disinggung adanya permohonan perizinan 2016 yang belum tuntas.

”Yang masuk kemarin tetap pakai kop lama, kita tidak ganti permohonan, tapi cetakan sudah pakai nama kepala dinas baru. Prinsipnya tidak mengganggu pelayanan. Estafetnya (pergantian OPD) bagus lah,” ujarnya.

Sedangkan untuk administrasi atau sistem keuangan sendiri untuk OPD yang lama sudah berhenti pada 15 Desember 2016. Sehingga masalah administrasi sudah bisa dimulai menyesuaikan sistem OPD baru. Hanya saja, dalam OPD baru ini untuk dinasnya masih butuh penambahan personel. Meski saat ini dengan 60 personel sudah dibilang cukup, namun masih terbilang minimalis. Sebab, dinasnya ketambahan pengurusan perizinan yang sebelumnya ditangani OPD lain. Seperti Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang sebelumnya ada di Disbudpar, izin lingkungan yang sebelumnya ditangani BLH, termasuk izin operasional rumah sakit.

”Kita sedang pemenuhan kebutuhan SDM. Di sini ada 60-an personel, kalau dibilang cukup ya cukup tapi masih minimalis. Karena kita ketambahan beberapa perizinan yang sebelumnya ditangani dinas lain.  Termasuk izin operasional rumah sakit, dulu perizinan di sini, operasional di Dinas Kesehatan. Tapi sekarang di sini semua,” terang Ulfi sembari menambahkan idealnya memiliki 80 personel.

Proses penyesuaian juga telah dilakukan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Yudi Mardiana. Sejumlah aksesori memang masih dalam proses penggantian, seperti papan nama, tanda pengenal, dan nomenklatur di kendaraan. ”Kalau untuk kop surat dan stempel sudah kita perbaiki. Untuk aksesori yang lain masih proses,” katanya.

Hanya saja, yang perlu diperhitungkan dengan matang, lanjut Yudi, masalah pencatatan aset antara Bapenda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Meski saat ini kantor dua badan tersebut masih dalam satu gedung, namun beda lantai.

”Kita kendalanya justru di aset. Karena saking banyaknya, apalagi aset kecil-kecil yang mudah ditenteng itu yang rawan hilang. Seperti kamera, laptop, dan tab, itu harus diperhitungkan dengan matang. Kalau mobil dan motor kan sudah pasti,” tandasnya.

Tidak hanya sistem administrasi dan barang cetakan saja yang harus menyesuaikan, tapi para pegawai pun juga harus beradaptasi dengan sistem kerja OPD baru. Tidak dimungkiri, ketika DPKAD dibagi menjadi dua badan, beberapa pegawai pun ada yang berat hati.

”Justru ada satu hal, kalau dikatakan gelo juga nggak, karena kita sudah kumpul lama tapi harus pisah. Sementara pisah ini harus bagi dua, di satu sisi kita sudah bekerja keras, karakter tahu satu sama lain,” katanya. ”Kita beri pengertian karena ini sistem dan aturan yang harus kita laksanakan. Jadi, kita tidak bisa mengelak. Inginnya kita gabung terus, tapi mau bagaimana lagi,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Sri Martini, mengatakan, sejak sebelum dilantik, jajaran struktur OPD ini ada yang sudah jadi. ”Masing-masing OPD sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional, makanya setelah dilakukan penataan OPD, teknis pemerintahan tidak ada yang terganggu,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminudin, menuturkan, jajaran dinas yang dipimpin meski ada perubahan nama dan menambah tugas pokok dan fungsi, telah berjalan tanpa kendala. ”Sudah berjalan, penataan staf, maupun perlengkapan kantor, nama kantor, semuanya sudah berjalan tanpa hambatan. Sudah ada SK Wali Kota. Tidak ada hambataan apa-apa,” ujarnya.

Dinas PSDA-ESDM dan Bina Marga digabungkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Meski memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul, namun Iswar mengaku tidak ada masalah. ”Karena secara fungsi, PSDA memiliki fungsi sendiri, Bina Marga memiliki fungsi sendiri, kemudian disatukan. Hanya perlu koordinasi untuk penyesuaian, penataan manajemen dan lain-lain. Tapi, pada prinsipnya tidak ada kendala apa-apa. Semua sudah berjalan,” katanya.

Pasca perubahan OPD, Dinas Perhubungan belum memasang papan nama dinas. Papan nama di depan kantor Jalan Tambakaji masih dibiarkan kosong.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Tri Wibowo, mengatakan jika pasca pejabat baru dilantik awal Januari lalu, semua struktur di Dishub mengalami perubahan karena dipecah menjadi dua dinas. ”Semuanya langsung berubah, struktur organiasi juga, ada yang ikut Dishub, ada yang ikut Diskominfo. Tapi tidak memengaruhi pelayanan karena langsung dilakukan adaptasi dan penataan,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Selain segi sturktur organiasi, papan nama kantor, stempel, kop surat, tulisan nama dinas pun mengalami perubahan. Secara administrasi, lanjut Tri Wibowo, semua sudah berjalan dengan baik. Kop surat, stampel dan hal yang beraitan dengan administrasi langsung mengalami perubahan. ”Secara administrasi sudah berjalan sejak 3 Januari lalu, dan tidak ada masalah. Memang untuk papan penunjuk jalan dan papan nama dinas di depan kantor belum diganti sambil jalan pasti akan diperbaiki,” ujarnya.

Setelah dipecah menjadi dua dinas, diakui Tri Wibowo, bidang kerja Dishub lebih spesifik dalam bidang transportasi murni.

Ia menuturkan, jika pihak dinas saat ini terus melakukan penataan personel. Sebab, pegawai negeri sipil (PNS) dinas ini, juga ada yang ditarik Kementerian Perhubungan RI, setelah Terminal Mangkang diubah menjadi terminal tipe A dan Terminal Penggaron yang ditarik Provinsi Jateng. ”Saat ini fokus menata personel. Kalau jumlahnya pegawainya berapa saya lupa. Tapi (penataan, Red) ini tidak mengganggu pelayanan. Pada dasarnya kami tidak mengalami kendala atau masalah,” katanya.

Perubahan OPD juga terasa di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 110 Semarang, yang hingga saat ini masih tertunda operasionalnya. UPTD baru ini nantinya sebagai pusat pelayanan tera, tera ulang, maupun Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP). Pengelolaannya berada di bawah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sebelumnya, Metrologi Legal ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jateng.

”Semua administrasi, perlengkapan, kop surat, stempel, sudah kami ubah menjadi Dinas Perdagangan Kota Semarang, karena sebelumnya Dinas Pasar. Izin-izin yang dulunya tertulis Dinas Pasar, sekarang sudah kami ubah menjadi Dinas Perdagangan. Termasuk kami akan mengajukan perubahan perda terkait retribusi,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, kemarin.

Perda yang akan diajukan perubahan adalah Perda Retribusi. Sebab, perda ini masih tertulis nama Dinas Pasar. Kalau sekarang namanya berubah menjadi Dinas Perdagangan, maka Perdanya juga perlu diubah. ”Ini sebagai antisipasi kalau ada pihak yang mempermasalahkan,” ujarnya.

Dikatakan Fajar, sejauh ini secara teknis operasional, jajaran Dinas Perdagangan Kota Semarang telah berjalan normal untuk menjalankan tugas. Namun ada satu UPTD baru, yakni Metrologi Legal di bawah Dinas Perdagangan Kota Semarang belum melakukan pelayanan. Terutama terkait layanan tera, maupun tera ulang yang membayar retribusi. ”Kami targetkan, UPTD Metrologi Legal bisa operasional normal mulai awal Februari mendatang,” katanya.

Dikatakan Fajar, semua instalasi untuk tera semua telah siap digunakan. Namun demikian, UPTD ini belum memiliki perda sebagai payung hukum. ”Kami masih menunggu perda terkait penarikan retribusi tera. Saat ini masih dievaluasi oleh provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Besok (Senin) baru saya ambil di Jakarta,” ujarnya.

Untuk staf di UPTD Metrologi Legal, ada sebanyak 30 orang. Sebanyak 20 orang di antaranya merupakan staf limpahan dari Pemerintah Provinsi Jateng, dan 10 dari Pemkot Semarang. ”Kalau staf yang lain (di Dinas Perdagangan) masih seperti dulu. Tidak ada perubahan, hanya nama-nama bidang berbeda-beda. Misalnya, bagian ekspor-impor, pameran, termasuk perizinan swalayan maupun minimarket, perizinannya di kami. Tinggal koordinasi dengan dinas terkait,” katanya.

Ke depan, pihaknya juga akan melakukan penataan dan penertiban terhadap minimarket tak berizin. ”Kami  akan melakukan supervisi terhadap masalah keluhan masyarakat terkait adanya minimarket tak berizin. Akan segera kami tindak lanjuti,” tegasnya. (zal/den/amu/aro/ce1)

More articles

Terbaru

Semut Raksasa

RADARSEMARANG.COM-DUNIA tidak jadi geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa satu perusahaan mendapat suntikan dana sebanyak Rp 500 triliun (USD 35 miliar) secara tiba-tiba. Itulah dana yang akan...

Ivanka Lincoln

PENYAKIT ini disebut ''Trauma 2016''. Penyakit itulah yang sekarang melanda pendukung Partai Demokrat Amerika Serikat. Waktu itu jelas, semua survei mengunggulkan Hillary Clinton. Dan itu...

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan perubahan pola latihan untuk menyongsong...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...