33 C
Semarang
Sabtu, 26 September 2020

DPRD Temukan Penggelembungan Gaji PNS

Baca yang Lain

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak...

MUNGKID— Panitia khusus yang membahas RAPBD 2017 menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan di sejumlah dinas. Salah satunya terkait penggelembungan anggaran belanja tak langsung untuk keperluan gaji pegawai.

Seperti yang ditemukan Pansus II saat mengkaji anggaran Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam rapat panitia khusus ditemukan dugaan penggelembungan anggaran senilai Rp 6,8 miliar.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Sarwo Edi mengatakan untuk belanja sekitar 250 pegawai, Dinas Pertanian dan Pangan menganggarkan Rp 20 miliar. “Setelah kita sinktonisasi dengan jumlah pegawai, kebutuhan gaji ini hanya Rp 13 miliar. Berarti ada penggelembungan sangat besar,” katanya.

Kondisi ini, kata dia sangat ironis. Mengingat sebelum diajukan ke DPRD, draft ini sudah melewati penelitian oleh Bappeda dan instansi lain. “Berarti perencanaan ini tidak matang dan sangat tidak rasional sebagai sebuah pemerintahan,” katanya.

Temuan serupa juga terjadi di Komisi IV saat mencermati anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Data di rencana kegiatan anggaran dinas dilaporkan memiliki 104 pegawai. Sedangkan kenyataannya hanya ada 82 orang pegawai. ”Ada kelebihan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi anggaran itu kita saving,” kata Ketua Komisi IV M Adib.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga ditemukan hal serupa. Dinas mencantumkan jumlah pegawai 36 orang dalam rencana anggaran. Tapi setelah dicek hanya ada 27 pegawai. Sehingga, Komisi IV melakukan rasionalisasi sebesar Rp 538 juta.

M Adib menambahkan, temuan serupa juga terjadi di Dinas Kesehatan. Pihaknya menemukan kelebihan penganggaran untuk gaji pegawai hampir Rp 4 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang M Yusuf Sakir mengatakan anggaran yang diajukan oleh Pemkab Magelang banyak dirasionalisasi. Hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang.

Menurutnya, di pansus yang dipimpinnya, ada Rp 14 miliar anggaran yang dirasionalisasi. ”Banyak kegiatan perencanaan dan pembangunan yang disusun dalam satu tahun berjalan. Ini jelas tidak bisa,” katanya.

Dalam perencanaan, hampir seluruh dinas menganggarkan penyusunan detail engineering design (DED), kemudian Amdal, Amdal Lalin secara bersamaan dengan pembangunan. ”Ini jelas tidak mungkin karena dalam pembangunan harus merujuk rekomendasi DED, Amdal dan Amdal lalin,” katanya.

Sehingga, kata dia, anggaran kegiatan pembangunan yang masih harus mellakukan perencanaan terpaksa harus di-saving. ”Pembangunannya bisa tahun depan,” kata dia.

Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya mengatakan dalam penyusunan RKA banyak ditemukan ketidaksesuaian anggaran belanja pegawai lantaran adanya penyusunan OPD baru. ”Kemarin masih ada tumpang tindih karena OPD baru,” katanya. (vie/ton)

Terbaru

Jelang Liga I, Dragan Kendurkan Intensitas Latihan

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Kompetisi Liga 1 2020 tinggal satu pekan. Segera dimulai. Tepatnya 1 Oktober mendatang. PSIS mulai melakukan...

Trio Malang Merapat, Pemain Persis Solo Bertambah

RADARSEMARANG.ID, SUKOHARJO – Satu persatu penggawa Persis Solo sudah merapat. Jika pada sesi latihan perdana kamis sore (24/9) yang hanya didatangi dua orang pemain...

Grand Jury

INILAH cara yang sangat baik dalam menentukan salah atau tidak salah. Kekhawatiran meledaknya kerusuhan besar pun tidak terjadi. Padahal sejak Senin lalu kantor-kantor penting pemerintah...

Resesi

HARAPAN apa yang masih bisa diberikan kepada masyarakat? Ketika pemerintah secara resmi menyatakan Indonesia sudah berada dalam resesi ekonomi? Yang terbaik adalah menceritakan keadaan apa...

Setuju BTP

BTP kini sudah menjadi ''orang dalam" BUMN. Posisinya bisa dibilang menentukan, bisa dibilang kejepit. Tergantung pemegang sahamnya. Secara resmi pemegang saham BUMN itu adalah Menteri Keuangan....

Artikel yang Lain

- Advertisement -

Populer

Semarang 10K, Cetak Atlet Sekaligus Kenalkan Wisata 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang akan mengadakan event lari 10K pada 16 Desember 2018 mendatang. Rencananya kegiatan tersebut akan menjadi agenda tahunan. Selain...

Apersepsi, Pembangkit Motivasi Dan Minat Siswa

RADARSEMARANG.COM - DARI tahun pelajaran 2016/2017 sampai dengan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)....

Headline Radar Semarang Terbaik se-Jawa Pos Group

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Jawa Pos Radar Semarang meraih penghargaan bergengsi dalam Kompetisi Product Quality Jawa Pos Group 2017-2018. Headline Jawa Pos Radar Semarang berjudul “Pabrik Pil...

Sport Center Bisa Tingkatkan Prestasi

SEMARANG - DPRD meminta agar Pemprov dan kabupaten/kota lebih serius menggarap potensi atlet di Jateng. Salah satunya dengan meningkatkan dan menambah keberadaan pusat olahraga...

Booking 1 Jam Rp 600 Ribu, Sehari Bisa Layani 4 Tamu

RADARSEMARANG.COM-Lokalisasi Sunan Kuning (SK) bakal ditutup Pemkot Semarang pada 2019. Namun praktik prostitusi di Kota Atlas dipastikan tak pernah mati. Justru kini semakin marak,...

Jateng Bantu Rohingya Rp 256 Juta

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Pemprov Jateng menyerahkan bantuan yang dihimpun dari masyarakat dan berbagai lembaga di Jateng, untuk masyarakat Rohingya Myanmar. Yakni, berupa uang tunai sebesar Rp...