31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

DPRD Temukan Penggelembungan Gaji PNS

MUNGKID— Panitia khusus yang membahas RAPBD 2017 menemukan sejumlah kejanggalan dalam kegiatan di sejumlah dinas. Salah satunya terkait penggelembungan anggaran belanja tak langsung untuk keperluan gaji pegawai.

Seperti yang ditemukan Pansus II saat mengkaji anggaran Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam rapat panitia khusus ditemukan dugaan penggelembungan anggaran senilai Rp 6,8 miliar.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Sarwo Edi mengatakan untuk belanja sekitar 250 pegawai, Dinas Pertanian dan Pangan menganggarkan Rp 20 miliar. “Setelah kita sinktonisasi dengan jumlah pegawai, kebutuhan gaji ini hanya Rp 13 miliar. Berarti ada penggelembungan sangat besar,” katanya.

Kondisi ini, kata dia sangat ironis. Mengingat sebelum diajukan ke DPRD, draft ini sudah melewati penelitian oleh Bappeda dan instansi lain. “Berarti perencanaan ini tidak matang dan sangat tidak rasional sebagai sebuah pemerintahan,” katanya.

Temuan serupa juga terjadi di Komisi IV saat mencermati anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Data di rencana kegiatan anggaran dinas dilaporkan memiliki 104 pegawai. Sedangkan kenyataannya hanya ada 82 orang pegawai. ”Ada kelebihan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi anggaran itu kita saving,” kata Ketua Komisi IV M Adib.

Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga ditemukan hal serupa. Dinas mencantumkan jumlah pegawai 36 orang dalam rencana anggaran. Tapi setelah dicek hanya ada 27 pegawai. Sehingga, Komisi IV melakukan rasionalisasi sebesar Rp 538 juta.

M Adib menambahkan, temuan serupa juga terjadi di Dinas Kesehatan. Pihaknya menemukan kelebihan penganggaran untuk gaji pegawai hampir Rp 4 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang M Yusuf Sakir mengatakan anggaran yang diajukan oleh Pemkab Magelang banyak dirasionalisasi. Hal ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang.

Menurutnya, di pansus yang dipimpinnya, ada Rp 14 miliar anggaran yang dirasionalisasi. ”Banyak kegiatan perencanaan dan pembangunan yang disusun dalam satu tahun berjalan. Ini jelas tidak bisa,” katanya.

Dalam perencanaan, hampir seluruh dinas menganggarkan penyusunan detail engineering design (DED), kemudian Amdal, Amdal Lalin secara bersamaan dengan pembangunan. ”Ini jelas tidak mungkin karena dalam pembangunan harus merujuk rekomendasi DED, Amdal dan Amdal lalin,” katanya.

Sehingga, kata dia, anggaran kegiatan pembangunan yang masih harus mellakukan perencanaan terpaksa harus di-saving. ”Pembangunannya bisa tahun depan,” kata dia.

Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya mengatakan dalam penyusunan RKA banyak ditemukan ketidaksesuaian anggaran belanja pegawai lantaran adanya penyusunan OPD baru. ”Kemarin masih ada tumpang tindih karena OPD baru,” katanya. (vie/ton)

Latest news

Related news