31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Tiga Kader PPP Diusulkan PAW

KENDAL—Sebanyak tiga nama diusulkan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW). Yakni, untuk menggantikan salah satu kader parpol berlambang ka’bah (M Taufiqullah) kursi DPRD Kendal lantaran meninggal dunia. Tiga nama tersebut, yakni Abu Suyudi, Ahmad dan Muhammad Khafidzin. Ketiganya merupakan calon legislatif (caleg) di daerah pilihan (dapil) I Kendal dari PPP dengan porelahan suara tiga tertinggi setelah almarhum Taufiqullah pada Pilleg 2014 lalu.

“Tiga nama tersebut kami usulkan melalui Sekretartiat DPRD Kendal, untuk selanjutnya nanti akan dikonsultasikan dan diverifikasi datanya oleh KPU Kendal. Baru dari tiga nama itu nantinya akan ditetapkan yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam peraturan perundangangan tentang mekanisme PAW,” kata Ketua DPC PPP Kendal, Muhammad Mustamsikin kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (22/1).

Sedangkan perihal yang akan menggantikan jabatan M Taufiqullah sebagai Wakil Ketua DPRD Kendal, Mustamsikin mengaku tidak terlalu ikut campur untuk menentukannya. Ia justru menyerahkannya pada empat kadernya yang masih duduk di kursi legislatif. Yakni, M Tohir, Ali Ahmadi, Maberur dan Mastur.

“Biar mereka dirembug sendiri saja. Saya tidak mau ikut campur, prinsipnya mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan. Siapa yang mau menempati posisi Wakil Ketua DPRD terserah, saya terima matengnya saja,” akunya.

Hal itu lantaran Mustamsikin masih tergolong baru menjabat sebagai Ketua DPC PPP setelah pada 15 Januari lalu dilantik. Sebagai Ketua DPC, Mustamsikin menargetkan dari lima kursi legislatif sekarang, pada Pilleg 2019 mendatang bisa mendapatkan delapan kursi di DPRD Kendal.

Perihal peluang dirinya untuk mencalonkan diri sebagai bupati pada Pemilihan Bupati 2021 nantinya, pihaknya belum terlalu jauh berpikir kesana. Hal itu lantaran peta politik di Kendal, menurutnya, cukup dinamis. “Saya tidak tahu peta politik ke depan itu nantinya akan seperti apa. Jadi, jalani yang terbaik saja dulu,” tandasnya.

Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono, mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pada pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD kabupaten/kota berhenti atau di-PAW. Yakni, pertama, keanggotannyanya berakhir karena meninggal dunia, kedua karena permohonan pengunduran diri anggota DPRD maupun parpol, dan ketiga karena diberhentikan. “Prosedur pengusulan PAW sesuai peraturan memang harus diusulkan oleh pimpinan parpol,” jelasnya. (bud/aro)

Latest news

Related news