Pilkada di 7 Kabupaten/Kota

Waspadai TPS Rawan, Petakan 13.836 TPS

188

SEMARANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Februari mendatang mulai memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh daerah. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan, dalam setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan potensi rawan di TPS. Dalam pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara utama bagi pengawas Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS.

Di Jawa Tengah ada 7 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada 2017 ini. Yakni, Kabupaten Banjarnegara, Kota Salatiga, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Dari 7 kabupaten kota tersebut, terdiri atas 117 kecamatan, 1.731 desa/kelurahan dan diperkirakan ada 13.836 TPS.

“Berangkat dari peta rawan TPS ini, pengawas Pilkada dapat menyiapkan rencana atau langkah-langkah taktis dan strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS,” katanya.

Ia menambahkan, identifikasi dan pemetaan TPS rawan dalam Pilkada 2017 di Jawa Tengah mengacu 5 (lima) Awas atau fokus pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih; ketersediaan logistik; pemberian uang atau materi lainnya (money politics); keterlibatan penyelenggara negara serta kepatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan (profesionalitas penyelenggara).

“Hal ini sangat penting, mengingat di TPS inilah nanti yang bakal dilakukan pencoblosan dan perhitungan suara. Jadi harus diperketat pengawasannya,” tambahnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansur HD mengatakan bahwa waktu semakin mepet harus benar-benar dimanfaatkan. Belajar dari pengalaman, KPU harus bisa memaksimalkan waktu untuk mensosialisasikan Pilkada di tujuh daerah tersebut. “Sosialisasi harus digencarkan, agar lebih meriah dan benar-benar dirasakan rakyat. Agar partisipasi pemilih bisa lebih besar dibandingkan Pilkada 2015,” katanya.

Politisi Nasdem ini meminta agar Bawaslu benar-benar jeli dalam melihat pelanggaran di lapangan. Sebab, sekecil apapun itu dinilai bakal mencoreng proses demokrasi yang sedang berjalan. KPU dan Bawaslu harus benar-benar menjaga netralitas dalam Pilkada. “Jangan sampai ada yang tidak netral, jika terbukti harus mendapatkan sanksi tegas,” tambahnya. (fth/ida)

BAGIKAN