31 C
Semarang
Kamis, 6 Mei 2021

Dorong Raperda Pengelolaan Air Tanah

SEMARANG – DPRD Jateng menginisiasi Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah. Raperda tersebut diusulkan dibuat untuk mengatur pemanfaatan air tanah agar tak dieksploitasi besar-besaran.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri mengatakan sebelumnya Jateng telah memiliki Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah. Namun, keluarnya UU 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan membuat Perda harus direvisi. ”Banyak urusan lain kewenangan pemerintah  bidang ESDM sub urusan geologi juga menjadi kewenangan provinsi,” kata politisi PDIP ini.

Komisi D DPRD Jateng melakukan konsultasi terkait Raperda tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ke Kementerian ESDM dilakukan Selasa (17/1) diterima oleh Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Minerba Kementerian ESDM Anita Widowati. Kemudian dilanjut ke Kemendagri, Rabu (18/1) diterima oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Kurniasih.

Alwin berharap Perda itu nantinya bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dengan mengatur pemanfaatan air tanah agar tidak dieksploitasi secara besar-besaran. ”Kami berharap air tanah dilindungi, dijaga kelestariannya. Sebab jika air tanah lestari, masyarakat juga yang menikmati. Sebaliknya, kalau dieksploitasi, air tanah rusak atau kering, masyarakat juga yang rugi,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya melakukan konsultasi ke Kementerian ESDM dan Kemendagri, untuk memastikan agar regulasi yang sedang disusun tersebut nantinya benar-benar sejalan dengan undang-undang yang dijadikan pijakan, serta tidak menyalahi konsideran lain.

Sekretaris Komisi D DPRD Jateng, Jayus menjelaskan Perda itu nantinya mengatur segala sesuatu terkait konservasi air tanah. Perizinan menjadi salah satu hal pokok yang diatur dalam Perda tersebut.

”Air tanah itu berada di bawah permukaan tanah, maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung. Kalau dieksploitasi terus, dampak negatifnya luas, rehabilitasi dan pemulihan sulit dilakukan,” terang legislator PAN tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Minerba Kementerian ESDM, Anita Widowati menjelaskan, untuk narasi lain dalam perda tersebut, pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah dan PP nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan sumber daya air. ”Kalau pengelolaan tidak hanya perizinan tapi juga pelestarian, konservasi, pengawetan dan lain-lain. Air permukaan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedangkan air tanah oleh ESDM,” kata Anita. (ric/ce1)

Latest news

Related news