31 C
Semarang
Minggu, 16 Mei 2021

Waspadai Penyimpangan Pungutan

SEMARANG – DPRD Jateng menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat pada 2017. Kebijakan itu dikhawatirkan akan semakin membenani masyarakat dan menimbulkan banyak penyimpangan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, kebijakan tersebut selain membebani, dikhawatirkan pemerintah juga tidak akan bisa mengendalikan seolah-sekolah yang akan menghimpun dana dari masyarakat. Karena nantinya sekolah bisa melakukan berbagai pungutan dengan ada payung hukum. ”Dulu jelas-jelas ada larangan sekolah menghimpun dana dari masyarakat/ orang tua murid saja banyak sekali pungutan. Ini kok malah diperbolehkan, yang dirugikan adalah orang tua murid,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut bisa memicu dan meningkatkan gelombang kemiskinan di Jateng. Saat ini saja indeks kemiskinan di Jateng masih sangat tinggi dan cenderung meningkat. Data yang disampaikan gubernur saat menyampaikan Nota Keuangan APBD Jateng TA 2017, dari 4.506 juta jiwa (13,32 persen) pada September 2015, angka kemiskinan menjadi 4.507 juta jiwa (13,27 persen) pada periode Maret 2016. ”Jika sekolah negeri bebas melakukan pungutan, artinya mereka yang ekonomi kurang akan semakin menderita. Jadi sangat tidak seharusnya pemerintah membuat kebijakan tersebut,” tegasnya.

Dewan meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tidak ngawur dan melihat kondisi di lapangan. Apalagi untuk pendidikan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen. ”Artinya jika ada pungutan ini membuktikan komitmen untuk pendidikan rendah,” tambahnya.

Pendidikan saat ini masih tergolong membebani masyarakat. Harusnya kebijakan sekolah gratis diperluas untuk meringankan masyarakat. Sekolah gratis tidak hanya sampai 9 tahun (tingkat SMP/MTs sederajat), tapi sampai tingkat SMA/SMK sederajat.  ”Ini jelas Menteri Pendidikan ngawur dan tidak prorakyat. Harusnya pendidikan tidak membebani rakyat,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdiyanto.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengizinkan sekolah menghimpun dana dari masyarakat mulai 2017.  Alasan kebijakan tersebut dikarenakan saat ini waktunya bagi para alumni memberi sumbangan kepada sekolahnya dulu, pada siswa yang tidak mampu. Sementara, dana dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan daya tahan untuk memajukan sekolah. ”Kami tidak setuju, harus dicabut kebijakan tersebut. Apa pun namanya stop pungutan sekolah, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sendiri,” tambahnya. (fth/zal/ce1)

Latest news

Related news