31 C
Semarang
Rabu, 12 Mei 2021

Dana Desa Bertambah Rp 1 T

SEMARANG – Tahun ini, dana desa dari pemerintah pusat untuk Jateng, bertambah Rp 1,3 triliun. Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian desa.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansyur menjelaskan, dana desa masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan, jembatan, hingga saluran air. Tapi jika infrastruktur sudah beres dengan dana desa yang digelontorkan tahun lalu, bisa dialihkan ke pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, setiap desa memiliki inovasi untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adanya BUMDes dinilai mampu membangkitkan kemandirian ekonomi desa sesuai semangat dalam UU Desa. ”Niat utamanya kan meningkatkan kemandirian desa, supaya masyarakat punya daya saing dengan kelurahan di kota,” ungkapnya, Jumat (20/1).

Di sektor mana pun alokasinya, dia mewanti-wanti agar perangkat desa tetap berhati-hati dalam hal administrasi. Sebab, jika ada kesalahan, bukan tidak mungkin mereka justru berurusan dengan aparat penegak hukum. Di satu sisi, pemerintah juga harus terus melakukan pendampingan dan pembekalan pada perangkat desa. ”Pendamping desa juga bisa memfasilitasi. Jangan sampai menimbulkan persoalan dan banyak kepala desa masuk penjara,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Jateng, Sudaryanto membeberkan, dana desa yang akan digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp 6,3 triliun. Dana yang akan disalurkan untuk 7.809 desa di 29 kabupaten di Jateng ini rencananya akan dicairkan lewat dua tahap. 60 persen di tahap pertama, dan 40 persen di tahap kedua.

Tapi dia belum bisa memastikan, kapan dana desa tahap pertama tahun ini akan dicairkan. Rata-rata per desa mendapat Rp 900 juta-Rp 1 miliar. ”Tahun ini paling banyak Purworejo, yaitu Rp 337 miliar, dan terendah Kudus Rp 88 miliar,” ucapnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambahkan, selain dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng juga memberikan dana sekitar Rp 30 juta per desa. Khusus untuk desa yang masuk dalam kategori sangat miskin, bantuannya akan lebih banyak.

Orang nomor satu di Jateng ini mengungkapkan, di 2017 ini terjadi peningkatan jumlah dana bantuan dari pusat maupun provinsi ke desa. Karena itu, dia meminta pada pemerintahan desa untuk berhati-hati dalam menggunakannya. ”Saya sudah membuat SE (Surat Edaran), agar penggunaan dana desa ditempel di kantor Balai Desa ataupun di tempat umum. Supaya masyarakat juga ikut mengawasi penggunaannya,” katanya. (amh/ric/ce1)

Latest news

Related news