31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

Kecamatan Bisa Terbitkan Akta Kelahiran

UNGARAN–Pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan di semua kecamatan di Kabupaten Semarang. Namun saat ini, masih tahap mempersiapkan kajian membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPT) Dispendukcapil di kecamatan.

“Sampai 2021 target etrsebut harus sudah terealisasi semua,” kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang Budi Kristiono usai penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di kantornya, Kamis (19/1) kemarin.

Menurutnya, nantinya penandatanganan akta kelahiran maupun akta catatan sipil lainnya dapat dilakukan oleh kepala UPT di kecamatan. Tidak harus Kepala Dispendukcapil. Ditambahkan Budi, pelayanan akta catatan sipil di kecamatan juga akan meliputi akta pernikahan dan akta kematian.

“Upaya ini akan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di wilayah perbatasan seperti Kaliwungu. Sehingga tidak perlu datang ke Kantor Dispendukcapil di Ungaran yang berjarak puluhan kilometer dari domisili warga pencari akta,” terangnya.

Kendala jaraknya ini, lanjut Budi, menjadi salah satu hambatan pencapaian target kepemilikan akta kelahiran. Data dari Dispendukcapil, persentase pembuatan akta kelahiran hanya menyentuh angka 80,5 persen di tahun 2016. “Faktor yang mempengaruhinya adalah jauhnya pusat pelayaan (di Ungaran) dengan domisili (warga yang akan membuat akta kelahiran). Selain masih adanya keengganan warga usia 18 tahun ke atas mengurus akta kelahiran sebelum membutuhkannya,” katanya.

Diakui pula, saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di Dispendukcapil belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sebanyak 71 orang PNS yang bertugas harus melayani 966.365 jiwa penduduk Kabupaten Semarang.

Beberapa langkah terobosan yang dilakukan, kata Budi, di antaranya mengangkat petugas registrasi di desa/kelurahan. Menyinggung tentang pembuatan kartu identitas anak yang diatur Permendagri Nomor 2 Tahun 2016, Budi menjelaskan pihaknya akan mengajukan anggaran pembuatan pada perubahan APBD 2017. Sehingga diharapkan pembuatan KIA dapat direalisasikan pada semester II tahun ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Ngesti Nugraha menyambut baik dengan adanya rencana perluasan pelayanan kepada masyarakat perbatasan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dalam rangka pembangunan pelayanan masyarakat. “Saat ini wilayah pinggiran memang menjadi prioritas. Terutama di bidang pelayanan,” katanya.

Sehingga, perencanaan program perluasan layanan di setiap wilayah perbatasan harus dilakukan. Baik itu pelayanan di bidang penerbitan akta maupun pelayanan kependudukan yang lain. “Kami berharap semua program yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (ewb/ida)

Latest news

Related news