31 C
Semarang
Kamis, 13 Mei 2021

PDIP dan Gerindra Minta Tunda Seleksi Perangkat Desa

DEMAK-DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak meminta Pemkab Demak untuk menunda pelaksanaan seleksi perangkat desa. Penundaan diperlukan untuk menyelaraskan aturan yang berlaku. Selain itu, pemilihan perangkat desa di 201 desa dan 463 jabatan yang tersebar di 14 kecamatan tersebut lebih baik dijalankan setelah pemilihan kepala desa (Pilkades) tahap kedua. Dengan demikian, pelantikan perangkat desa nanti dapat dilakukan oleh kades definitif dan bukan penjabat (Pj) kades.

Demikian disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Demak, H Fahrudin Bisri Slamet bersama Ketua DPC Partai Gerindra H Maskuri, di sela jumpa pers, kemarin.

Menurut Slamet, saat ini yang krusial adalah mendahulukan Pilkades kedua daripada mengisi perangkat desa. Karena itu, ada skala prioritas. “Kami berharap, jangan tergesa-gesa mengisi perangkat desa. Lebih baik memperbaiki regulasi yang ada. Kita bahas bersama di DPRD,” katanya.

Slamet juga menyoroti soal pasal 9 bagian kedua Perbup Nomor 4 Tahun 2017 terkait dengan penunjukan perangkat desa. Dalam ayat 1 disebutkan, bahwa penunjukan perangkat desa hanya dapat dilaksanakan bagi desa-desa yang tunjungan lainnya berupa eks bengkok yang nilai jualnya rendah atau tidak ada bengkoknya.

Kemudian, ayat 2 ditambahkan, bahwa kepala desa mengajukan permohonan izin tertulis kepada bupati melalui camat untuk melakukan pengangkatan perangkat desa melalui penunjukan. “Mestinya tidak ada pembedaan dalam mekanisme pengisian perangkat desa. Kalau perangkat desa diisi lewat seleksi ujian, tentu semua harus begitu sehingga tidak ada penunjukan. Apalagi, sekarang perangkat desa sama-sama dapat penghasilan tetap (siltap). Jadi, apa yang dijalankan jangan sampai bertentangan dengan Perda yang ada,” kata Slamet yang juga Wakil Ketua DPRD Demak ini.

Selain itu, soal penarikan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi sekretaris desa (sekdes) menjadi pegawai kecamatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya mestinya dapat diberlakukan sama dengan sekdes yang diangkat menjadi PNS. “Jika PNS sekdes ditarik, maka sekdes yang di-PNS-kan juga harus ditarik semua. Sebaliknya, jika tidak ada penarikan PNS sekdes, ya hal yang sama juga berlaku untuk sekdes yang menjadi PNS,” katanya.

Ini sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes menjadi PNS. Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa Jabatan Sekretaris Desa yang kosong diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian. Kemudian, ayat 2, bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyediakan formasi dalam rangka pengisian jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada Pasal 14 juga disebutkan, bahwa Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Senada disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra, H Maskuri. Dia menyampaikan, bahwa karena semua lahir dari UU yang sama (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa), maka mekanisme seleksi perangkat harus sama dan tidak perlu ada penunjukan. “Tidak ada istilah penunjukan perangkat desa dan harus sesuai regulasi yang ada,” ujar dia.

Soal penarikan PNS sekdes ke kecamatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) juga mesti sama berlaku bagi sekdes ayang dijadikan PNS. “Biar tidak membingungkan masyarakat. Kalau ditarik ya ditarik semua. Dengan demikian, kekosongan dapat diisi oleh sekdes baru hasil seleksi,” jelas Maskuri. (hib/ida)

Latest news

Related news