31 C
Semarang
Rabu, 5 Mei 2021

21 Nelayan Jateng Ditangkap

SEMARANG – Para nelayan di Kabupaten Pati, terutama pengguna alat tangkap cantrang, meminta jaminan keamanan saat melaut. Sebab, toleransi larangan penggunaan cantrang selama enam bulan ini tidak dibubuhi keterangan yang mempunyai kekuatan hukum.

Hal itu dipaparkan Sulawi, nahkoda kapal cantrang asal Juwana Pati saat berdialog dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Kantor Kecamatan Juwana, Rabu (18/1). Dia meminta Pemprov Jateng untuk memberi perlindungan kepada nelayan agar bisa melaut tanpa ada rasa khawatir. “Terutama ketika melaut di luar perairan Jateng,” katanya.

Rasmidi Waluyo, salah satu nelayan membeberkan, sudah banyak nelayan Jateng yang ditangkap keamanan laut di kawasan Kaltim, Kalsel, Kalbar, hingga Makassar. “Bahkan salah seorang teman kami baru saja di penjara tiga bulan di Banjarmasin karena masalah ini, ” ujarnya.

Dijelaskan, pelanggaran kawasan perairan itu tergolong tanpa disengaja karena nelayan memang tidak tahu di mana batas zona perairan Jateng dan Kalimantan. Jika sudah tertangkap, petugas menyita ikan yang sudah ditangkap kapal tersebut. “Ikan hilang, masih ditambah denda ratusan juta rupiah,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan, akan mengkomunikasikan keluhan nelayan itu kepada unsur keamanan laut, khususnya di wilayah laut Jawa dan Kalimantan. Solusi lain, harus ada pelatihan menyeluruh, khusus pengetahuan batas-batas perairan agar nelayan tak lagi berurusan dengan unsur keamanan.

“Nanti saya akan telepon Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) dan Kepala Staf Angkatan Laut serta unsur terkait. Karena ironis, kita kesulitan melaut di negeri sendiri,” ucapnya.‎

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Jateng, Lalu M Syafriadi meminta agar semua kapal yang mencari ikan di wilayah Laut Jawa, dilengkapi dengan GPS. Ketika ditangkap, nahkoda langsung mengunci GPS tersebut agar bisa digunakan sebagai bukti bahwa nelayan tidak melanggar perbatasan.

Lalu menjelaskan, banyak nelayan yang komplain terkait penangkapan tersebut. “Mereka bilang pelanggaran zona tersebut karena sedang berlindung dari badai. Jadi agak masuk sedikit ke perbatasan. Toh saat itu sedang off atau tidak menebar jaring,” paparnya.

Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan provinsi lain. Terutama dengan provinsi yang menangkap nelayan asal Jateng. “Kami tetap memikirkan nasib nelayan yang ditangkap. Saya sebagai kepala DKP Jateng, meminta provinsi yang menangkap agar menghadirkan saksi ahli untuk mendudukkan perkara secara benar,” imbuhnya.

Dari datanya, sejak awal 2017 ini, sudah ada 21 nelayan yang ditangkap di luar daerah. Rinciannya, 13 kapal di Sumsel, 5 kapal di Makassar, dan 3 kapal di Banjarmasin. (amh/ric)

Latest news

Related news