31 C
Semarang
Selasa, 11 Mei 2021

Nelayan Minta Jaminan Keamanan

SEMARANG – Ribuan nelayan pengguna alat tangkap cantrang di Jateng menggeruduk kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (17/1) kemarin. Mereka meminta gubernur memberikan jaminan keamanan ketika melaut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Lalu M Safriadi yang menemui para nelayan menjelaskan, pengguna cantrang masih waswas ketika melaut meski sudah ada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perpanjangan selama enam bulan. Terutama ketika melaut di perairan di luar teritorial provinsi Jateng. ”Mereka minta jaminan keamanan ketika menggunakan cantrang,” ucapnya.

Safriadi mengaku akan meneruskan aspirasi para nelayan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dia juga tidak ingin ada kesalahpahaman aparat penegak hukum, terutama Polair dalam menyikapi masa transisi selama enam bulan ini. ”Memang keputusan enam bulan ini sebagai masa transisi penggantian alat tangkap. Tapi nelayan juga masih boleh menggunakan cantrang,” tegasnya.

Selain itu, nelayan juga meminta pemerintah mengintervensi perbankan agar mau memberikan kemudahan pinjaman untuk modal mengganti cantrang. Sebab, harga jaring pengganti cantrang cukup mahal. Antara Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar untuk kebutuhan satu kapal. ”Tapi ada masalah lagi. Meski uangnya sudah ada, stok jaringnya yang kurang. Soalnya di Indonesia hanya ada tiga pabrik,” tuturnya.

Anggota Komisi B DPDR Jateng, Riyono yang juga menemui para nelayan, menjelaskan, jaminan keamanan untuk nelayan cantrang, jangan hanya di teritorial Jateng saja. Sebab, tidak sedikit nelayan Jateng yang bertandang hingga Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya untuk mencari ikan. ”Kami tidak ingin saat teman-teman melaut aparat dengan alasan yang sama saat mereka menangkap cantrang tahun lalu, kemudian sekarang menangkap lagi, kan sudah ada toleransi,” katanya.

Pihaknya meminta pemprov untuk berkoordinasi dengan Polda Jateng agar ada pemahaman mengenai perpanjangan waktu tersebut. Jangan sampai nelayan masih dijadikan target aparat.

”Sekarang ini nelayan masih ragu, jangan-jangan nanti melaut ditangkap lagi. Sebelumnya tahun lalu ada yang ditangkap di berbagai daerah,” katanya.

Terpisah, Ketua Gerakan Nelayan Tani (Ganti) Jateng, Widhi Handoko menegaskan, pihaknya akan ikut menjembatani antara nelayan, pemerintah, dan aparat hukum terkait masa transisi peralihan alat tangkap ini.

Setelah menemui perwakilan pemprov, massa yang membawa 15 bus kecil ini bergeser ke kantor Polda Jateng yang jaraknya tidak jauh dari kantor Gubernur Jateng. Mereka ingin menemui Kapolda Jateng, dan menuntut hal yang sama, yaitu meminta jaminan keamanan di laut. (amh/zal/ce1)

Latest news

Related news