31 C
Semarang
Jumat, 14 Mei 2021

Lamban, Progres Tol Batang-Semarang

SEMARANG – DPRD menilai proyek Seksi 3 Tol Batang-Semarang di daerah Pegandon Kabupaten Kendal progresnya sangat lamban. Bahkan, Jasa Marga Jateng menyebutkan, dari total 1.875 bidang, sebanyak 226 bidang sudah bebas namun beberapa bidang masih dalam proses kasasi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso, mengatakan, lahan yang sudah bebas baru 32,23 hektare dari total 124,05 hektare atau hanya 26 persen dari angka itu, hanya sekitar 21,5 persen yang dapat digunakan untuk aktivitas konstruksi. Sementara lahan di sekeliling lahan kasasi tidak dapat dikerjakan karena sedang dalam masa sewa tanam dan warga menolak untuk disewa lahannya sebelum dapat keputusan dari Mahkamah Agung. ”Progresnya masih cukup lamban, jadi harus dikebut dan diselesaikan solusi pembebasannya,” katanya.

Ia menambahkan, dengan kondisi tersebut sangat sulit bagi Jateng untuk merealisasikan penggunaan tol Batang-Semarang. Terlebih dengan adanya keinginan pemerintah pusat untuk bisa menggunakan saat masa mudik Lebaran tahun ini. Meski begitu, ia berharap, proyek tol Batang-Semarang segera diselesaikan sehingga bisa dinikmati para pengendara. ”Memang sepertinya masih sulit dilalui. Untuk itu, pelaksana proyek tetap harus mengebut pengerjaannya,” tambahnya.

Seperti diketahui, proyek Seksi 3 Tol Batang-Semarang memiliki panjang jalan 11 km dari total 74,20 km. Jangka waktu pelaksanaan proyek selama 793 hari atau 26 bulan dengan masa pemeliharaan selama 3 tahun. Pada Tahun Anggaran 2016, lahan yang bisa dikerjakan di Seksi 3 tersebut hanya 21,50 persen akibat lambatnya proses pembebasan tanah. Lahan yang belum bebas 74 persen dan 4,50 persen masih dalam proses Kasasi.

Secara umum, progres proyek tol Batang-Semarang Seksi 3 hingga 6 Januari 2017 baru 10,27 persen. ”Dari dulu selalu masalah pembebasan lahan. Pemerintah harus proaktif dan bisa lebih dekat dengan masyarakat agar pembebasan lancar,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichardl.

Dewan meminta agar pemprov bisa kreatif dan turun langsung saat sosialisasi pembebasan lahan yang dilintasi jalur tol. Alotnya pembebasan, karena banyak oknum yang bermain dan pemprov maupun pemerintah daerah kurang dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Akhirnya, banyak warga yang menolak dengan berbagai dalih. ”Saya yakin jika pendekatan lebih intensif warga rela lahan mereka dijadikan jalan tol. Dengan catatan harga yang dikeluarkan harus sesuai dan cocok,” tambahnya. (fth/zal/ce1)

Latest news

Related news